Surabaya, Gesuri.id - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menjadi satu di antara partai yang paling banyak memberikan pertanyaan terkait perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2018.
Total ada 25 pertanyaan yang disampaikan pada pemandangan umum fraksi terhadap perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 pada sidang paripurna DPRD Jatim, Rabu (8/8).
Baca: MY Esti Usul Alokasi APBD untuk Pendidikan Ditingkatkan
Satu di antara sorotan yang disampaikan PDI Perjuangan adalah efektivitas penambahan anggaran untuk sektor pendidikan senilai Rp125 miliar.
Hal ini dikaitkan dengan dengan kondisi dan kebutuhan penyiapan sumber daya manusia pada era bonus demografi.
"Sejauh mana efektivitas penambahan anggaran sebesar 125 miliar pada Dinas Pendidikan itu?", kata Agatha Retnosari, juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Rabu (8/8).
Pihaknya juga menanyakan total persentase anggaran pendidikan pada perubahan APBD 2018 ini. Sebab, menurutnya, perhatian dan prioritas pada anggaran pendidikan sangat penting.
"Selain menjadi amanat konstitusi, hal ini juga akan menentukan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang," kata Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Dengan adanya peningkatan anggaran tersebut, Pemprov selayaknya bisa meningkatkan kualitas pendidikan.
Tak hanya itu, dalam rangka tahun ajaran baru pihaknya menanyakan hasil evaluasi pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan didikan SMA SMK.
Untuk diketahui, kewenangannya dua lembaga ini ada di pemrov.
"Kami melihat masih banyak hal yang perlu dibenahi terutama SDM yang ada di UPT," tegas Agatha.
"Sehingga, perlu ada perbaikan agar memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami persoalan persoalan pendidikan," ujarnya.
Pihaknya juga memberi perhatian dengan masih banyaknya praktek penarikan dana gedung serta dana pelaksanaan pendidikan di luar SPP kepada orang tua murid.
"Besarnya mencapai 3-5 juta," ungkap Agatha.
Oleh karenanya, PDI Perjuangan meminta agar pemerintah provinsi menghitung dan memenuhi semua kebutuhan pendidikan SMA SMK
Sehingga, tidak perlu lagi menarik dana dari orang tua murid.
Namun, apabila kemudian pemerintah provinsi tak mampu memenuhi anggaran tersebut dari APBD, maka pihaknya merekomendasikan agar Pemrov bekerjasama dengan pihak swasta yang ada di Jawa Timur.
Baca: Pemkab Badung Terus Tingkatkan Sektor Pendidikan
"Tujuannya, agar csr-nya bisa CSRnya bisa disalurkan ke bidang pendidikan termasuk CSR dari BUMD seperti Bank Jatim," usulnya.
Selain pendidikan, PDI Perjuangan juga menyoroti jumlah persentase peningkatan keanggotaan masyarakat miskin yang masuk dalam skema PBI BPJS.
"Berapa yang ingin dicapai melalui ke tambahan anggaran sebesar 53,6 miliar untuk BPJS itu? Mohon penjelasan," ujarnya.
