Ikuti Kami

Pantas Nainggolan: Semangat Kudatuli Mengingatkan Kekuasaan Harus Tunduk pada Hukum

Pantas mengatakan salah satu penyebab terjadinya Kudatuli: dominannya arogansi kekuasaan yang menempatkan kepentingan politik di atas hukum

Pantas Nainggolan: Semangat Kudatuli Mengingatkan Kekuasaan Harus Tunduk pada Hukum
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Pantas Nainggolan - Foto: Alvin/Gesuri.id

Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengingatkan bahwa pelajaran terbesar dari Peristiwa Kudatuli adalah pentingnya memastikan kekuasaan selalu dikendalikan oleh konstitusi dan supremasi hukum, bukan sebaliknya.

Pernyataan itu disampaikan dalam Pameran Foto 30 Tahun Peristiwa Kudatuli di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).

Pantas mengatakan salah satu penyebab terjadinya Kudatuli adalah dominannya arogansi kekuasaan yang menempatkan kepentingan politik di atas hukum.

"Kondisi saat itu menunjukkan kekuasaan menjadi panglima, bukan hukum. Negara hukum seperti tidak memiliki daya menghadapi arogansi kekuasaan," ujarnya.

Sebagai advokat yang terlibat langsung dalam pendampingan hukum terhadap para korban Kudatuli, Pantas mengungkapkan setelah bentrokan di kawasan Gambir sebelum Peristiwa Kudatuli, pihaknya juga mencari sejumlah aktivis yang dinyatakan hilang.

"Ada lima orang yang tidak diketahui keberadaannya. Setelah kami telusuri dan laporkan sebagai orang hilang, akhirnya mereka ditemukan dalam penahanan aparat dengan kondisi yang memprihatinkan," katanya.

Ia menjelaskan, pasca-Kudatuli kemudian dibentuk Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang terdiri dari sejumlah advokat dan tokoh hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada korban sekaligus mengawal perjuangan demokrasi melalui jalur konstitusional.

Menurut Pantas, langkah hukum tersebut menjadi bukti bahwa perjuangan demokrasi tidak hanya dilakukan melalui aksi massa, tetapi juga melalui mekanisme hukum untuk menegakkan keadilan.

Memperingati 30 tahun Kudatuli, Pantas berharap masyarakat terus mengambil pelajaran dari sejarah agar penyelenggaraan negara tidak kembali dikuasai praktik-praktik otoriter.

"Peristiwa ini harus menjadi pengingat bahwa kekuasaan wajib dikontrol oleh konstitusi, undang-undang, dan hukum. Jangan pernah lagi ada pemerintahan yang berjalan di atas hukum. Itulah hikmah terbesar yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya," tegasnya.

#30tahunkudatuli
#Diponegoro58
#PDIPerjuangan
#MegawatiSoekarnoPutri

Quote