Jakarta, Gesuri.id - DPP PDI Perjuangan menerbitkan surat instruksi pencabutan aturan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (Jateng) berkaitan dengan strategi pemenangan pemilu.
Surat instruksi ini tertanggal Jumat (25/4/2025) dengan nomor 7347/IN/DPP/IV/2025 dibuat pada 16 April 2025. Ia ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
"Mengembalikan aturan pada posisi awal sesuai UU," kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, Senin (28/4).
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Peraturan sebelumnya yang dicabut adalah bernomor 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah PDIP Perjuangan Provinsi Jawa Tengah tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu pada Mesin Partai.
Dalam surat tersebut, disebutkan strategi 'Komandante' yang digaungkan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, dinilai tidak efektif.
Komandante disusun atas spirit gotong-royong sebagai jawaban atas kondisi kepemiluan yang selama ini berkiblat pada liberalisme dan individualisme.
"Terjadi dinamika anomali politik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah secara khusus, sehingga implementasi kebijakan pemenangan elektoral terpimpin berbasis gotong royong di Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan efektif," bunyi surat tersebut.
Komandante stelsel saat itu dinilai Pacul sebagai sistem yang paling cocok dengan life line kita. "Itu sesuai dengan garis sejarah kita," ujar Pacul pada 2023 lalu.
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Untuk Berhati-hati
Namun menurut surat edaran terbaru ini, strategi tersebut dinilai tidak mendongkrak suara Ganjar Pranowo sebagai capres PDI Perjuangan, khususnya di wilayah Jateng.
"DPP Partai juga mencermati dan mengevaluasi dari penerapan Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan pemenangan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah di seluruh tingkatan tidak memberikan hasil yang signifikan," bunyi surat itu lagi.
"Hal tersebut ditunjukkan dari, bahkan hal yang sama terjadi untuk hasil Pilpres 2024 di Provinsi Jawa Tengah mengalami kekalahan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, yang seharusnya dapat dipertahankan kemenangan Pilpres mengacu pada hasil Pemilu Presiden sejak 2014 dan 2019 menang berturut-turut," lanjut surat tersebut.
Pada akhirnya, PDI Perjuangan kemudian memutuskan untuk mencabut strategi tersebut.
