Jakarta, Gesuri.id - Rakernas III PDI Perjuangan merumuskan peta jalan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan Zero orang miskin di tahun 2023.
Steering Committee Rakernas III PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan pada hari kedua Rakernas dilakukan pengerucutan dan penajaman, tentang langkah-langkah strategis dan taktis dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Maka tadi dikerucutkan (dalam rapat) dipimpin pak Anas (Abdullah Azwar Anas) dan Ibu Risma (Tri Rismaharini) melibatkan para akademis untuk mengkaji. (Ini menunjukkan) bahwa kita semuanya berkomitmen, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mendukung dan merealisasikan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia," kata Djarot dalam konferensi pers di sela Rakernas III PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).
Baca: Megawati Tergelak Tawa Dinyanyikan Lagu Jarji Jarbeh
Djarot menegaskan, dari Rakernas III PDI Perjuanganini, semakin jelas bahwa partai pimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan berjuang untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia sebagaimana amanat konstitusi, pasal 34 ayat 1 "Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Oleh Negara."
"PDI Perjuangan berjuang betul-betul tahun 2024 tidak ada kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kita juga membuat peta jalan bahwa pada tahun 2034 Indonesia betul-betul zero orang miskin," tegas Djarot.
Apa yang diperjuangkan PDI Perjuangan ini, lanjut Djarot, merupakan amanat konstitusi dan cita-cita dari Bung Karno ketika memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Baca: Puan Maharani Beberkan Sejumlah Nama Cawapres Ganjar
"Indonesia merdeka tidak boleh ada orang miskin. Maka seluruh tiga pilar partai bergerak serentak, bergotong royong dengan seluruh komponen Masyarakat," tegasnya.
Mantan Wali Kota Blitar itu juga menyebut PDI Perjuangan bergerak bersama pemerintah untuk bisa merumuskan kebijakan anggaran yang betul-betul berpihak pada orang miskin.
"Seluruh tiga pilar partai, petugas partai harus merumuskan kebijakan anggaran yang berpihak kepada orang miskin. Kebijakan anggaran yang berpihak kepada penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan anggaran yang berpihak pada memberdayakan masyarakat miskin," tegas Djarot Saiful Hidayat.
