Lombok, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan NTB yang juga Anggota DPR RI, Rachmat Hidayat angkat bicara terkait pencopotan Raden Nuna Abriadi sebagai Ketua Fraksi Gabungan Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB.
"Rotasi ini hal yang biasa dalam partai politik. Ini dalam rangka penyegaran organisasi untuk memudahkan koordinasi saja," kata Rachmat, Senin (25/8).
Disampaikan, fraksi merupakan kepanjangan tangan partai. Sehingga semua pertemuan politik termasuk bertemu dengan gubernur harus dilaporkan terlebih dahulu ke partai.
"Jadi nggak bisa diam-diam datang ke agenda politik. Apalagi menghadiri undangan gubernur, tentu partai harus tahu terlebih dahulu," jelas Rachmat.
Pernyataan itu seolah menjadi sindiran telak bagi Raden Nuna Abriadi yang sebelumnya ikut dalam pertemuan bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di sebuah hotel di kawasan Senggigi, Lombok Barat.
Pertemuan Senin malam (18/8) itu dihadiri seluruh ketua fraksi. Dalam wawancara sebelumnya dengan Lombok Post, Nuna menampik anggapan bahwa pertemuan tertutup itu membahas perihal dana siluman yang kini menjadi gonjang ganjing di DPRD NTB.
Rachmat menegaskan, semua gerak-gerik kader di DPRD harus diketahui oleh partai. Apalagi di tengah sorotan publik saat ini.
Puluhan anggota DPRD NTB termasuk pimpinan dewan sudah diperiksa oleh Kejati NTB terkait dugaan dana siluman.
"PDIP adalah partai yang punya koridor dan aturan, semua gerak-gerik dan kegiatan kedewanan wajib semua anggota fraksi melaporkannya ke partai," tegas anggota Komisi I DPR RI itu.
Puluhan anggota DPRD NTB termasuk pimpinan dewan sudah diperiksa oleh Kejati NTB terkait dugaan dana siluman.
"PDI Perjuangan adalah partai yang punya koridor dan aturan, semua gerak-gerik dan kegiatan kedewanan wajib semua anggota fraksi melaporkannya ke partai," tegas anggota Komisi I DPR RI itu.
Atas pertimbangan itu, Rachmat meminta semua anggota fraksi tidak bisa seenaknya bertemu dengan siapapun kecuali atas seizin partai.
Di mana undangannya serta bertemu dengan siapa harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke partai.
Sejak awal, sambung dia, PDI Perjuangan mendorong pemerintahan di NTB harus berjalan sesuai koridor dan aturan.
"PDI Perjuangan adalah partai yang tegak lurus, semua ada aturan dan enggak bisa pihak manapun melakukan intervensi seenaknya,” tandasnya.
