Ambon, Gesuri.id — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar diskusi publik bertajuk Obrolan Demokrasi Kudatuli di Sekretariat DPD PDI Perjuangan, Sabtu (25/7).
Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) sekaligus menjadi ruang refleksi atas perjalanan demokrasi di Indonesia.
Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus dan kader partai, akademisi, aktivis, organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus, serta elemen pemuda dan mahasiswa.
Baca: Ganjar Pranowo Minta Kader Parpol Lebih Responsif Kebutuhan
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan bahwa peristiwa Kudatuli merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang tidak boleh dilupakan, khususnya oleh generasi muda.
"Peristiwa ini perlu dikenang bukan untuk memelihara dendam terhadap rezim otoriter, melainkan sebagai pengingat bahwa kedaulatan rakyat harus menjadi prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Benhur.
Benhur, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, menilai bahwa demokrasi bukan sebatas agenda pemilu berkala. Lebih dari itu, demokrasi adalah jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyuarakan aspirasi dan memperoleh keadilan.
Dalam orasinya, Benhur turut menyoroti berbagai dinamika dan tantangan demokrasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Ia menilai, beberapa capaian penting era Reformasi—seperti semangat otonomi daerah—mulai mengalami degradasi.
"Kita ingin menikmati otonomi dan alam reformasi, tetapi hak-hak otonomi itu mulai ditarik pelan-pelan. Suka atau tidak suka, apa yang diperjuangkan oleh pemuda dan mahasiswa pada 1998 mulai terkikis. Ini harus dibangkitkan kembali lewat gebrakan nyata, setidaknya memberikan catatan kritis kepada pemerintah," tegasnya.
Selain mendengarkan arahan politik, Obrolan Demokrasi Kudatuli menghadirkan sejumlah akademisi dan pegiat demokrasi sebagai narasumber.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Diskusi interaktif ini membedah berbagai isu strategis, mulai dari dinamika politik nasional, tantangan demokrasi di era digital, hingga urgensi penguatan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan.
Para peserta sepakat akan pentingnya pendidikan politik berkelanjutan bagi generasi muda agar nilai-nilai kebebasan berpendapat, penegakan hukum, dan persatuan bangsa tetap terjaga di tengah perbedaan.
Melalui agenda ini, DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku berharap nilai-nilai perjuangan 27 Juli 1996 terus hidup dan menjadi inspirasi masyarakat untuk menjaga persatuan, menjunjung tinggi konstitusi, serta menempatkan kedaulatan rakyat di atas kepentingan apa pun.
