Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, H Alex Indra Lukman, menghadiri penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi masyarakat tidak mampu di Kantor Lurah Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Minggu sore (13/9/2026).
Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.
”Bantuan ini merupakan proyeksi penyaluran bulan Juli, Agustus dan September 2026,“ kata Alex.
Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut perlu dipastikan berjalan tepat sasaran dan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Alex hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Perum Bulog Wilayah Sumbar R. Darma Wijaya, Staf Ahli Walikota Padang Syafrial Kamat dan Tokoh Masyarakat Kota Padang Irwan Basir Dt Rajo Alam SH MM.
Alex mengatakan penyaluran bantuan beras tersebut akan kembali dilanjutkan untuk periode Oktober, November dan Desember 2026. Penyaluran untuk tiga bulan berikutnya dapat dilakukan pada Desember 2026 bagi masyarakat penerima manfaat.
“Bantuan ini dilanjutkan penyaluran untuk Oktober, November dan Desember 2026. Bisa saja penyalurannya akan dilaksanakan Desember 2026 untuk masyarakat penerima manfaat,” kata Alex.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Wilayah Sumbar R. Darma Wijaya mengatakan saat ini terdapat sekitar 1.000 masyarakat penerima manfaat bantuan beras di wilayah tersebut. Setiap kepala keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebanyak 30 kilogram beras.
”Kemudian ada tambahan untuk tiga bulan ke depan. Untuk itu kami perlu mengawasi penyaluran bantuan ini agar tepat sasaran,” ujarnya.
Tokoh Masyarakat Kota Padang Irwan Basir Dt Rajo Alam SH MM mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan bantuan pangan yang diberikan pemerintah. Ia meminta bantuan tersebut digunakan sesuai peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga.
“Di mana pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar dikonsumsi, namun jangan sekali – kali dijual, apalagi bertukar menjadi pembeli pulsa dan paket internet HP,” ujar Irwan, yang juga Ketua DPD LPM Kota Padang.
Menurut Irwan, pemerintah tidak menginginkan masyarakat terus bergantung pada bantuan pangan. Masyarakat juga diharapkan mulai memanfaatkan sumber pangan alternatif, termasuk pangan lokal seperti umbi-umbian.
Hal senada disampaikan Staf Ahli Walikota Padang Syafrial Kamat. Ia mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, tetapi juga masyarakat yang berada dalam kondisi rentan miskin.
“Kemudian, diharapkan kepada masyarakat yang sudah mampu untuk berani mengatakan tidak berhak lagi menerima bantuan ini. Lalu, disalurkan kepada yang layak masyarakat miskin yang menerimanya,” ujar Kamat.
Kamat menjelaskan sebagian masyarakat rentan miskin mengalami dampak bencana ekologis berupa banjir bandang yang terjadi pada akhir 2025. Kondisi tersebut turut memengaruhi lahan pertanian masyarakat sehingga berdampak terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pangan.
Ia juga mengingatkan bahwa ketersediaan pangan harus tetap diantisipasi meski saat ini kebutuhan pangan relatif aman. Berbagai faktor, seperti kekeringan maupun fenomena El Nino, dapat mengganggu produksi pertanian dan berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan masyarakat.
Dalam kondisi kemarau saat ini, Kamat turut mengimbau masyarakat agar tidak sembarangan membakar sampah. Menurutnya, kondisi kering membuat potensi terjadinya kebakaran semakin tinggi.
Penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga yang kurang mampu tetap terpenuhi. Pengawasan penyaluran juga menjadi perhatian agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
