Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano, mengatakan bimbingan teknis (bimtek) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan di Kota Jayapura menjadi momentum memperkuat kapasitas dan soliditas kader partai di seluruh Tanah Papua. Kegiatan tersebut diikuti anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan serta pengurus DPD dan DPC dari enam provinsi di wilayah Papua Raya.
“DPP PDI Perjuangan menyelenggarakan bimbingan teknis di seluruh Indonesia yang dibagi dalam beberapa wilayah. Untuk Papua Raya dipusatkan di Kota Jayapura,” ujar BTM kepada wartawan usai pembukaan acara.
Bimtek gelombang keenam tersebut berlangsung di Grand Asmat Hotel, Kota Jayapura, Jumat (3/7/2026). Selain anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembekalan bagi ketua, sekretaris, dan bendahara DPD serta DPC partai se-Tanah Papua.
BTM menjelaskan, pelaksanaan bimtek mencakup seluruh wilayah Papua, mulai dari Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, hingga Papua Barat Daya.
Acara dibuka oleh Ganjar Pranowo. Sejumlah elite partai turut hadir, di antaranya Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Andreas Hugo Pareira, serta Mercy Chriesty Barends.
Selain itu, kegiatan diikuti anggota DPR Papua, DPRD kabupaten/kota, hingga anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan.
BTM mengatakan, DPD PDI Perjuangan Papua berperan aktif memastikan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal partai.
“Kami dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua membantu agar seluruh peserta bisa hadir dan mengikuti bimtek ini dengan baik. Puji Tuhan, semuanya dapat berpartisipasi,” katanya.
Menurut BTM, bimtek tidak hanya menitikberatkan pada kedisiplinan organisasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Mempertahankan partai itu jauh lebih sulit. Karena itu, kader harus terus berada di tengah masyarakat dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya soliditas seluruh struktur partai, mulai dari DPD, DPC, PAC, ranting hingga anak ranting dalam menghadapi Pemilu 2029.
“Kader PDI Perjuangan harus solid menuju Pemilu 2029. Konsolidasi harus diperkuat di semua tingkatan,” tegasnya.
BTM menambahkan, PDI Perjuangan memiliki peran sebagai partai penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tetap berkewajiban mengawal kebijakan agar berpihak kepada rakyat.
“Kita bukan sekadar partai oposisi, tetapi partai penyeimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan,” kata BTM.
Ia juga mengungkapkan bahwa komunikasi antara DPD dengan fraksi PDI Perjuangan di DPR Papua maupun DPRD kabupaten/kota terus dilakukan untuk memastikan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpihak kepada masyarakat.
“Kami terus berkomunikasi dengan fraksi di DPR Papua dan DPRD kabupaten/kota untuk menyuarakan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat dalam APBD,” ujarnya.
BTM menegaskan, apabila masih terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, PDI Perjuangan akan menyampaikan masukan dan solusi kepada pemerintah daerah.
“Kalau belum ada keberpihakan kepada rakyat, kami akan memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah dengan melihat kondisi wilayah dan ekonomi,” pungkasnya.
