Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mendesak pemerintah segera mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Desakan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya lima peserta selama mengikuti pelatihan.
“Pelatihan manajemen koperasi harus tetap berjalan karena sangat dibutuhkan. Namun latihan dasar kemiliteran yang justru merenggut nyawa peserta sudah saatnya dihentikan dan diganti dengan metode pembinaan yang lebih relevan dengan tugas mereka,” kata TB Hasanuddin, Sabtu (27/6/2026).
TB Hasanuddin mengatakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas calon pengelola koperasi tetap diperlukan. Namun, menurutnya, pendekatan latihan dasar kemiliteran sudah tidak lagi relevan apabila justru menimbulkan korban jiwa.
Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, hingga Sabtu (27/6/2026), jumlah peserta SPPI yang meninggal dunia telah mencapai lima orang, dengan korban terbaru bernama Nola Dya Sari.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai terdapat ketidaksesuaian antara materi pelatihan dengan kompetensi yang dibutuhkan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menurutnya, tugas utama para peserta adalah mengelola koperasi secara profesional, memperkuat tata kelola organisasi, mengembangkan usaha, serta memberdayakan ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia menilai kurikulum pelatihan seharusnya lebih difokuskan pada penguatan kemampuan manajerial, kepemimpinan, kewirausahaan, akuntansi, hingga pengelolaan keuangan koperasi, bukan latihan fisik berintensitas tinggi yang berpotensi membahayakan keselamatan peserta.
TB Hasanuddin berharap tragedi meninggalnya lima peserta SPPI menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain Program SPPI, khususnya pelaksanaan Latsarmil. Menurut mantan perwira tinggi TNI AD tersebut, pembangunan sumber daya manusia unggul harus tetap mengedepankan aspek keselamatan.
“Jangan sampai tujuan membangun SDM yang berkualitas justru dibayar dengan hilangnya nyawa peserta. Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pendidikan dan pelatihan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah segera merumuskan metode pembinaan karakter yang lebih aman, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga tujuan program tetap tercapai tanpa mengorbankan keselamatan peserta.
