Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan sosial bagi seluruh pelaku ekonomi rakyat, termasuk penyandang disabilitas.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Serap Aspirasi Bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan di Ruang Rapat Fraksi PDI Perjuangan, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Darmadi yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Perdagangan, BUMN dan Investasi mengingatkan agar program pemberdayaan ekonomi rakyat tidak melupakan kelompok rentan seperti pelaku UMKM disabilitas.
Ia mengapresiasi sejumlah BUMN seperti Telkom yang telah memiliki program pembinaan bagi pelaku usaha disabilitas, sekaligus mendorong agar lebih banyak perusahaan pelat merah melakukan hal serupa.
“Kalau ada proposal usaha disabilitas, kirim saja melalui APKLI, nanti kami bantu sampaikan ke BUMN. Prinsipnya, pedagang kaki lima harus berbasis keadilan sosial. Penataan kota pun harus berasaskan keadilan, bukan sekadar ketertiban,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Darmadi juga berdialog dengan korban pembongkaran lapak pedagang kaki lima di bantaran sungai Kabupaten Bekasi. Ia menilai pemerintah daerah semestinya memberikan solusi yang manusiawi, bukan sekadar melakukan penertiban tanpa arah.
“Saya akan tanya ke Bupati Bekasi soal rencana ke depan. Jangan hanya bongkar tanpa solusi, ribuan pedagang kehilangan tempat usaha dan penghasilan,” ujarnya.
Menurut Darmadi, berbagai aspirasi yang disampaikan APKLI mencerminkan masih banyak persoalan dalam ekosistem ekonomi rakyat. Ia menegaskan DPR akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
“Kalau rakyat kecil saja susah akses modal, gimana mau tumbuh ekonomi nasional? Pemerintah jangan hanya janji bikin 19 juta lapangan kerja, tapi UMKM justru mati. DPR akan terus mengawal dan menagih janji itu,” pungkasnya
