Blitar, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar bidang kesehatan dan pendidikan, Dedik Hendrawanto, menggelar kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat (6/3/2026) di Aula DPC PDI Perjuangan Kota Blitar sebagai bagian dari tugas konstitusional DPRD masa jabatan 2024–2029 untuk menjaring langsung masukan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.
“Pertama saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Saya sudah memasuki periode ketiga, tentu ada beberapa harapan yang belum sepenuhnya tercapai. Kondisi politik maupun ekonomi yang kita hadapi saat ini memang tidak ringan,” ujar Dedik.
Dalam kesempatan tersebut, Dedik juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kekuatan politik ke depan.
“Ke depan mari kita jaga kebersamaan ini. Dengan semangat gotong royong kita bangun kembali kekuatan bersama untuk memenangkan PDI Perjuangan pada 2029,” tegasnya.
Pada forum reses tersebut, Dedik juga menjelaskan secara terbuka tiga fungsi utama DPRD yang menjadi landasan kerja lembaga legislatif daerah, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Ketiga fungsi tersebut merupakan peran strategis DPRD. Mulai dari menyusun regulasi, mengalokasikan anggaran, hingga melakukan pengawasan agar program pemerintah benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pemangkasan anggaran daerah berdampak cukup besar terhadap berbagai program pembangunan.
“Tahun kemarin anggaran kita dipangkas sekitar Rp50 miliar dari Rp1,1 triliun. Tahun berikutnya kembali dipangkas sekitar Rp140 miliar, sehingga saat ini alokasi anggaran kita tersisa sekitar Rp840 miliar. Dampaknya tentu sangat terasa terhadap berbagai program pembangunan,” ungkapnya.
Selain itu, Dedik menyebut kondisi tersebut turut mempengaruhi perekonomian masyarakat yang saat ini juga menghadapi berbagai persoalan, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok dan kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang sering dikeluhkan warga.
Ia juga menyinggung sejumlah program strategis nasional yang dilaksanakan di daerah dan mengingatkan pentingnya pengawasan bersama agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
“Panjenengan semua adalah garda terdepan di masyarakat. Jika menemukan indikasi penyimpangan atau hal yang perlu diperbaiki, mohon disampaikan kepada kami agar bisa menjadi bahan evaluasi,” katanya.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, Dedik menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam perjuangannya di parlemen daerah, sejalan dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Saya akan terus mengawal agar alokasi pendidikan tetap menjadi prioritas. Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,”
tuturnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Dedik berharap berbagai aspirasi masyarakat dapat dihimpun secara maksimal untuk menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan maupun program pembangunan di Kota Blitar ke depan.
