Ikuti Kami

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Soroti Kisruh Zonasi PPDB  

PDI Perjuangan menyadari bahwa sistem ini bertujuan memeratakan kualitas pendidikan dan memperpendek jarak tempuh rumah dan sekolah.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Soroti Kisruh Zonasi PPDB  
Warga berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/6/2019). Mereka memprotes kebijakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi.

Surabaya, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur (Jatim) menyoroti penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Gatot Supriyadi menegaskan bahwa PDI Perjuangan menyadari bahwa sistem ini bertujuan memeratakan kualitas pendidikan dan memperpendek jarak tempuh rumah dan sekolah.

Baca: Sofyan Tan Usulkan Hal Ini Terkait Sistem Zonasi PPDB 2019

"Sehingga, selain menurunkan ketimpangan pendidikan antar sekolah, siswa lebih rileks karena tidak kelelahan dalam perjalanan dan kemacetan berkurang," katanya, baru-baru ini.

Namun, lanjut Gatot, pihaknya menilai persiapan dan antisipasi terhadap sistem zonasi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Tidak meratanya lokasi sekolah dan minimnya jumlah sekolah negeri membuat banyak siswa justru merasakan ketidakadilan.

"Sebagian siswa juga telah belajar keras agar bisa masuk sekolah impian, bukan untuk bersaing dengan model sistem zonasi ini," katanya.

Walhasil, lanjut Gatot, kondisi ini justru membuat anak menjadi kecewa dan stress. Hal ini perlu diperhatikan dengan memberlakukan zonasi secara bertahap. 

Sebagai alternatif solusi, Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya penambahan kuota untuk prestasi dan kuota peserta anak didik.

Baca: Pemprov Jateng Modifikasi Aturan PPDB 2019

"Selain itu, tahun depan harus dilakukan pemetaan lokasi sekolah dan memastikan agar distribusi lokasi dan kualitas sekolah benar merata," katanya.

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB memang memicu kekisruhan di berbagai tempat.  Bahkan, ada kelompok masyarakat yang mengatasnamakan perwakilan wali murid di Jatim  berharap penerapan sistem zonasi dalam PPDB SMA/SMK negeri di 2019 dihentikan.

Quote