Ternate, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri melakukan penyerahan secara simbolis buku tabungan kepada penerima program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) Tahun 2023.
Baca: Dewi Aryani Syukuran Guru PPPK Se-Kabupaten Tegal & Bantu Dirikan Koperasi
Penyerahan secara simbolis yang turut dihadiri sejumlah mitra kerja, balai dan satker Kementerian PUPR itu berlangsung di Jati Hotel Ternate, baru-baru ini.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Maluku Utara ini mengatakan, aspirasi masyarakat yang dikawalnya lewat mitra kerja Kementerian PUPR ini telah berhasil membawa program BSPS untuk 2.000 unit rumah tidak layak huni.
"Jadi memang upayanya ini langkah awal. Sekarang di tahun 2023 ini 2.000 unit, tapi saya cukup optimis dengan keberadaan saya di Komisi V yang memang bermitra dengan PUPR kuotanya akan bertambah," terang Irine.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan sesuai data masih ada sekitar 54 ribu rumah tidak layak huni di Maluku Utara.
Sementara dari 2.000 penerima program BSPS yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, Kota Ternate yang paling sedikit penerimanya.
"Itu di 10 kabupaten kota dan Ternate yang paling sedikit yah, 75 saja yang lainnya ada 300 ada yang 400 ada yang 100 gitu, yang paling besar yang aspirasi dari Halmahera Barat," kata dia.
Untuk itu, dia berkomitmen agar program bantuan seperti BSPS kuotanya bisa bertambah dan Maluku Utara bisa terus memperoleh bantuan tersebut.
Seperti halnya program Indonesia pintar (PIP) berupa beasiswa untuk pelajar di Maluku Utara. Sebelumnya, PIP hanya 15 ribu penerima, kini bertambah jadi 30 ribu penerima pertahun.
"Jadi saya ucapkan terima kasih kepada balai, PPK, yang membantu mewujudkan program (BSPS) ini. Tadi juga dilihat bahwa masyarakat yang membutuhkan terasa dampaknya yah," ungkapnya.
Sementara itu PPK Rumah Swadaya dan RUK, Satker Penyediaan Perumahan Maluku Utara, Abdullah, menjelaskan, sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk Maluku Utara program BSPS Tahun 2023 ini sebanyak 2.000 unit.
Hanya saja, yang baru terealisasi itu yakni sebanyak 1.190 unit.
"Kalau dalam DIPA kan 2.000 tapi kan ada mekanisme pelaksanaan itu menunggu SK dari Dirjen Perumahan yang baru keluar itu 1.190. Jadi yang ibu bilang tadi targetnya 2.000 karena dalam DIPA-nya ada 2.000," jelas Abdullah.
Dari data rumah tidak layak huni sebanyak 50 ribu lebih di Maluku Utara, lanjut dia, sudah ada yang ditangani Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Satker Penyediaan Perumahan Maluku Utara, sejak tahun 2016.
"Mulai tahun 2016 sampai 2023 itu sudah 17 ribu kami tangani," kata dia.
Baca: Adian Tegaskan Jokowi Tidak Cawe-Cawe Untuk Dukung Prabowo
Penanganan rumah tidak layak huni, sambung dia, tidak hanya ditangani melalui program BSPS melainkan ada juga dari program serupa lainnya. Itu sehingga jika ditotal seluruhnya, ada sekitar 32 ribu rumah yang ditangani balai.
"Jadi sekitar 20 ribuan lah yang tersisa itu," pungkasnya seraya menambahkan untuk buku tabungan program BSPS dengan nominal Rp 20 juta per penerima itu merupakan rekening khusus tanpa potongan yang dananya bisa ditarik habis hingga saldo Rp 0.
