Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, merespons keluhan warga Desa Inpres Nanas, Halmahera Timur, Maluku Utara, terkait saluran air di desa yang mengalami kemacetan dan membutuhkan perbaikan. Persoalan tersebut tidak dapat ditangani menggunakan dana desa karena lokasi berada di jalan nasional.
"Garis pembatasnya kalau kuning berarti saya akan segera bisa laksanakan karena itu artinya jalan punya pusat, jalan nasional anggarannya darI APBN saya langsung telepon kepala balai semoga ini langsung bisa dikeruk," ujar Irine dikutip Selasa (18/8/2026).
Irine mengatakan, keluhan tersebut disampaikan warga saat dirinya menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Inpres Nanas. Menurutnya, persoalan infrastruktur yang disampaikan langsung oleh masyarakat perlu segera mendapat perhatian agar tidak berlarut-larut.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, Irine langsung menghubungi Kepala Balai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meminta dukungan penanganan saluran air yang macet.
Ia menjelaskan, status jalan menjadi faktor penting dalam menentukan sumber anggaran untuk perbaikan. Karena saluran tersebut berada di kawasan jalan nasional, penanganannya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan anggarannya bersumber dari APBN.
Irine berharap koordinasi dengan Balai Kementerian PU dapat mempercepat penanganan saluran air tersebut. Ia juga berharap pengerukan dapat segera dilakukan sehingga persoalan yang dikeluhkan warga dapat teratasi.
Menurut Irine, kehadiran anggota DPR RI di daerah pemilihan tidak hanya untuk menjalankan agenda formal, tetapi juga mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Ia menyampaikan apresiasi kepada para mitra Komisi V DPR RI yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur di Maluku Utara.
"Saya pun segera menanggapi, menelepon Kepala Balai Kementerian PU untuk meminta dukungannya. Terima kasih banyak kepada para mitra Komisi V DPR RI atas kontribusinya untuk Maluku Utara," kata Irine.
Irine menegaskan, koordinasi lintas lembaga menjadi salah satu upaya untuk memastikan persoalan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat segera ditangani dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
