Medan, Gesuri.id - Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Jantoguh Damanik mengatakan bahwa pasca kewenangan beralih ke Provinsi banyak nelayan di Sumut terlantar khususnya terkait alat tangkap.
Jantoguh berharap Diskanla Sumut dapat memprioritaskan anggaran untuk alat tangkap pengganti tersebut.
Baca: Kesejahteraan Nelayan Pilar Utama Poros Maritim
"Kenapa tidak yang diprioritaskan untuk alat tangkap itu saja. Kenapa pengadaan kapal 6 GT itu dengan total Rp7,2 miliar saya pikir dialihkan saja. Karena persoalannya banyak kita lihat kapal nelayan yang tidak melaut karena Permenkp 71 itu karena alat tangkapnya dilarang," katanya di Medan, Rabu (14/11).
Selain alat tangkap pengganti, lanjut Jantoguh Damanik ia pun setuju agar patroli dan pengawasan ditingkatkan anggarannya, termasuk juga pengadaan alat navigasi dan kapal patroli.
"Kita sangat setuju agar musibah di danau yang banyak memakan korban tidak terulang lagi. Makanya patroli dan pengawasan harus ditingkatkan. Kedepan harapan kita nelayan Sumut ini benar-benar bermartabat," katanya.
Sementara itu Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara menganggarkan Rp4,6 miliar untuk pembelian alat tangkap yang ramah lingkungan, seiring belum terealisasinya bantuan pemerintah pusat untuk mengganti alat tangkap sesuai Permen KP No:71 Tahun 2016.
Baca: Selalu Ingin Bantu Nelayan, Rudianto Berikan Alat Tangkap
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara Mulyadi Simatupang mengatakan sambil menunggu kepastian penggantian alat tangkap yang dijanjikan pemerintah pusat pihaknya juga akan menganggarkan untuk pembelian alat tangkap itu.
"Tapi kami juga memiliki keterbatasan dana dan hanya bisa menganggarkan sekitar Rp4,6 miliar pada RAPBD 2019 untuk pembelian 5.720 unit alat tangkap untuk dibagikan kepada 572 nelayan. Karena satu nelayan dapat 10 unit," katanya.
