Ikuti Kami

Nico Siahaan: Peran Pengawasan dari Pers Semakin Relevan Terhadap Kebijakan Pemerintah

Ia menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal jalannya pemerintahan, khususnya di tengah masa transisi dan berbagai tantangan ekonomi.

Nico Siahaan: Peran Pengawasan dari Pers Semakin Relevan Terhadap Kebijakan Pemerintah
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan atau yang akrab disapa Nico Siahaan.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan atau yang akrab disapa Nico Siahaan menyampaikan harapannya kepada insan pers dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang jatuh pada 9 Februari 2026. 

Ia menekankan pentingnya peran pers dalam mengawal jalannya pemerintahan, khususnya di tengah masa transisi dan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa.

“Harapan saya simpel tapi mendasar, disaat masa-masa transisi pemerintahan seperti saat ini, saat semua program masih banyak evaluasi, saat ekonomi sedang kurang baik-baik saja, disanalah rekan-rekan pers dan karya jurnalistiknya diperlukan,” kata Nico, dikutip Selasa (10/2/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pers memiliki posisi strategis sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam situasi pemerintahan yang masih melakukan penyesuaian program dan kebijakan, menurutnya, peran pengawasan dari media menjadi semakin relevan.

Nico menegaskan karya jurnalistik yang independen dan berimbang dapat membantu memastikan kebijakan publik berjalan sesuai tujuan serta tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Ia berharap pers tetap konsisten menyuarakan fakta dan menyampaikan kritik yang konstruktif.

Lebih lanjut, Nico juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk terus menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan dan kritik yang disampaikan melalui pemberitaan media. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis.

“Jadi besar harapan kami bahwa presiden akan menyampaikan keberpihakannya kepada masukan dan kritikan melalui pemberitaan yang berimbang dan mendorong APH untuk menjaga netralitasnya dalam bertindak,” ungkapnya.

Selain itu, eks presenter stasiun televisi nasional tersebut juga menyoroti pentingnya netralitas aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugasnya. Ia menilai, dorongan dari pers agar APH tetap profesional dan tidak berpihak akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum.

Momentum HPN 2026, menurut Nico, seharusnya menjadi refleksi bersama tentang pentingnya menjaga kemerdekaan pers sekaligus meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia. Dengan pers yang sehat dan independen, proses demokrasi diyakini akan semakin matang dan mampu menjawab tantangan zaman.

Quote