Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mendorong Kabupaten Aceh Jaya melakukan transformasi ekonomi berbasis agromaritim.
Itu dikatakannya dalam Seminar Pembangunan Agromaritim yang digelar di Aula Lantai 3 Setda, Rabu (11/2).
“Dari dominasi eksploitasi sumber daya alam dan ekspor komoditas sektor primer serta buruh murah, beralih ke dominasi sektor manufaktur dan jasa yang produktif, berdaya saing, inklusif, menyejahterakan, dan berkelanjutan,” ujar Rektor Universitas UMMI Bogor dengan tema "Pembangunan Agro-maritim Berkelanjutan Untuk peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan ekonomi, Kedaulatan Pangan, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya", dikutip Jumat (13/2).
Dalam paparannya, Prof. Rokhmin menegaskan daerah pesisir tidak boleh terus bergantung pada ekspor komoditas mentah dan tenaga kerja berupah rendah. Ia mencontohkan peningkatan nilai tambah produk turunan kelapa sawit, di mana crude palm oil (CPO) hanya bernilai nol persen, sementara fatty acids bisa mencapai 300 persen. Pendekatan hilirisasi serupa dinilai dapat diterapkan pada komoditas perikanan dan pertanian pesisir.
Ia juga memaparkan target pembangunan ekonomi Aceh Jaya dengan pertumbuhan di atas 7 persen per tahun serta penciptaan lapangan kerja produktif bagi penduduk usia 15–64 tahun, dengan pendapatan layak ditargetkan melebihi Rp15 juta per bulan. Data nasional menunjukkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi dengan 65,5 juta unit usaha menyumbang 61 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja, meski akses kredit baru sekitar 18,5 persen dari total pembiayaan perbankan.
“Penguatan dan pengembangan koperasi serta UMKM harus dilakukan secara terarah,” tegasnya.
Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini juga menekankan pembangunan agromaritim harus dirancang dalam satu sistem terpadu dari hulu hingga hilir, karena pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri dinilai tidak lagi memadai untuk meningkatkan daya saing wilayah pesisir. Ia memaparkan sistem perikanan tangkap yang mencakup pengendalian pencemaran, restorasi ekosistem, penyediaan sarana produksi, penangkapan terukur, serta pengelolaan pascapanen.
“Produksi nasional ditargetkan mencapai 8,2 juta ton dengan indeks konsumsi ikan sebesar 60 kilogram per kapita per tahun. Nilai ekspor perikanan saat ini sekitar 12,5 miliar dolar AS,” ujarnya.
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu juga menekankan pentingnya pelabuhan perikanan berkelas dunia yang terhubung dengan kawasan industri terpadu, didukung armada transportasi berpendingin agar hasil tangkapan dapat dipasarkan kapan pun dengan harga yang menguntungkan nelayan. Ia turut mengusulkan penerapan sistem lelang daring dan dashboard pemantauan nelayan untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi, serta perlindungan sosial melalui penyediaan mata pencaharian alternatif saat nelayan tidak dapat melaut.
“Penyediaan mata pencaharian alternatif saat nelayan tidak dapat melaut harus menjadi perhatian,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001–2004 tersebut.
Dalam forum itu, Prof. Rokhmin menilai kekuatan Aceh Jaya terletak pada sektor pertanian, kelautan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Dengan garis pantai sepanjang 221,95 kilometer dan 34 pulau, daerah ini dinilai memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan ekonomi biru (blue economy) yang ramah lingkungan sekaligus bernilai tambah tinggi.
“Transformasi ekonomi harus bergerak dari berbasis bahan mentah menuju inovasi dan industri hilir. Tanpa hilirisasi, kita akan terus berada pada ekonomi berpendapatan rendah,” tegas Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan.
Data 2024 menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 33,04 persen terhadap PDRB Aceh Jaya yang mencapai Rp3,6 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi 3,83 persen. Produksi padi tercatat 94.739 ton, sementara kelapa sawit mencapai 130.982 ton. Di sektor perikanan tangkap, potensi WPP 572 sebesar 1,22 juta ton per tahun baru dimanfaatkan sekitar 26 persen, sedangkan potensi budidaya seluas 7.176 hektare baru dimanfaatkan 1,65 persen hingga 2024.
Ia juga menyoroti tantangan kualitas sumber daya manusia, di mana lebih dari 54 persen tenaga kerja berpendidikan maksimal SMP. Tingkat kemiskinan pada 2025 tercatat 10,37 persen, dengan mayoritas pekerja berada di sektor informal sebesar 63,73 persen. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat industrialisasi berbasis komoditas lokal dan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.
Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Samudra, Universitas Bremen, Jerman itu juga menyoroti bahwa potensi ekonomi biru Indonesia yang diperkirakan mencapai 1.348 miliar dolar AS per tahun belum tercermin optimal dalam kontribusi sektor maritim terhadap PDB yang masih sekitar 7,6 persen pada 2024.
“Sementara negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil mencatat kontribusi di atas 30 persen,” ujarnya.
Ia menilai perizinan yang berbelit serta lemahnya kepastian hukum menjadi hambatan investasi.
“Perizinan perlu dipermudah, dipercepat, lebih terjangkau, serta memiliki kepastian hukum,” tegasnya.
Pada sektor perikanan tangkap, Rokhmin mengusulkan penerapan sistem penangkapan terukur dengan batas tangkap tidak melampaui Maximum Sustainable Yield (MSY) serta peningkatan pendapatan anak buah kapal di atas 480 dolar AS per orang per bulan.
“Pembenahan tata kelola akan meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan produksi,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin juga menegaskan Aceh Jaya sebagai destinasi investasi potensial dengan fondasi ekonomi yang ditopang sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan perkebunan, ESDM, pariwisata, perdagangan, serta jasa pemerintahan. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, nilam, kelapa, dan karet dinilai membuka peluang besar pengembangan klaster agroindustri.
“Aceh Jaya memiliki semua prasyarat untuk menjadi pusat agroindustri modern yang berdaya saing global,” ujarnya.
Ia menambahkan, potensi ekowisata dan wisata bahari juga menjadi magnet investasi, didukung rencana tata ruang 2024–2044 yang tetap menjaga keseimbangan ekologis dengan dominasi kawasan hutan lindung seluas 167.676,38 hektare.
"Dengan kombinasi kekuatan sektor perkebunan, peluang hilirisasi, potensi wisata bahari, serta kebijakan pembangunan yang pro-investasi, Aceh Jaya dipandang sebagai “magnet baru investasi” yang siap menarik perhatian investor nasional maupun internasional," pungkas Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se-Indonesia).
