Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan urgensi program pelatihan komponen cadangan (komcad) bagi aparatur sipil negara (ASN), terutama di tengah kondisi fiskal negara yang terbatas dan situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai perlu ada kajian mendalam sebelum program tersebut dijalankan secara luas.
"Apakah bijaksana menghabiskan anggaran yang terbatas untuk kegiatan seperti itu?" kata Deddy, Jumat (13/2).
Deddy menyoroti perlunya kejelasan terkait ancaman apa yang sedang atau akan dihadapi negara hingga mengharuskan pelibatan ASN dalam program komcad. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut penggunaan anggaran negara harus benar-benar mempertimbangkan aspek prioritas dan kemanfaatan bagi publik.
Sebagai anggota Komisi II DPR yang salah satunya membidangi urusan aparatur negara, Deddy menegaskan kajian terhadap efektivitas dan manfaat program menjadi hal krusial. Ia meminta agar konsep pelatihan dirancang secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
"Menurut saya latihan ASN sebaiknya dialokasikan sebagian waktunya di daerah bencana," ujar anggota komisi yang salah satunya membidangi urusan aparatur negara tersebut.
Menurut Deddy, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, sehingga pelatihan yang berorientasi pada penanganan bencana akan jauh lebih aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
ASN yang memiliki kemampuan dasar kedisiplinan, koordinasi, serta respons cepat dalam situasi darurat dinilai dapat membantu memperkuat kapasitas pemerintah daerah saat terjadi bencana.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa pelatihan komcad bagi ASN juga memiliki sisi positif apabila dirancang dengan tepat. Program tersebut dinilai dapat memberikan manfaat dalam aspek pembentukan karakter dan kesiapsiagaan.
Di sisi lain, dia mengatakan pelatihan komcad bagi ASN sebenarnya dapat bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran, kedisiplinan, dan mental peserta. Negara juga dinilai diuntungkan lantaran memiliki sumber daya untuk memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama pertahanan bila suatu waktu dibutuhkan.
Namun demikian, Deddy menekankan bahwa setiap kebijakan tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan kondisi keuangan negara. Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan DPR sebelum program tersebut diimplementasikan secara masif.
Dengan pendekatan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, Deddy meyakini pelatihan bagi ASN dapat dirancang tidak hanya untuk kepentingan pertahanan, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi tantangan kemanusiaan seperti bencana alam yang kerap terjadi di berbagai daerah.
