Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., mengingatkan kelompok tani agar mengelola bantuan alat mesin pertanian (alsintan) secara optimal dan memperkuat kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurutnya, bantuan traktor tidak boleh hanya menjadi fasilitas sesaat, tetapi harus dikelola secara berkelanjutan dan didukung integrasi sektor pertanian dari hulu hingga hilir.
"Traktor ini harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan optimal untuk produktivitas. Kelompok harus kelola keuangan dengan baik. Sisihkan sebagian pendapatan untuk BBM, operasional, perawatan, dan perbaikan. Jangan habis untuk konsumsi. Dengan begitu usaha tani bisa mandiri dan berkelanjutan," tegas Guru Besar FPIK IPB University itu.
Pesan tersebut disampaikan Prof. Rokhmin saat menyerahkan bantuan traktor roda dua secara simbolis kepada Kelompok Tani (Poktan) Si Randu di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dikutip Selasa (3/11/2026).
Penyerahan bantuan yang merupakan bagian dari pengawalan aspirasi masyarakat melalui Komisi IV DPR RI tersebut disambut antusias oleh para petani. Bantuan traktor diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya pengolahan lahan yang selama ini harus dikeluarkan petani.
Namun, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001-2004 itu menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sarana produksi. Menurutnya, persoalan mendasar yang masih membelit sektor pertanian adalah skala usaha tani yang kecil serta semakin menyusutnya luas lahan pertanian.
Dalam dialog bersama petani, Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa secara ekonomi, usaha tani padi sawah idealnya memiliki luas minimal sekitar tiga hektare agar mampu mencapai skala ekonomi yang menguntungkan.
Sebaliknya, petani dengan kepemilikan lahan yang sangat terbatas akan kesulitan meningkatkan pendapatan, sekalipun telah menggunakan teknologi dan alat pertanian modern.
"Kalau lahannya hanya 0,3 hektare, mau pakai traktor sebagus apapun, untungnya tipis. Makanya kita harus pikirkan konsolidasi lahan dan kelembagaan petani," jelasnya.
Karena itu, ia mendorong penguatan kelembagaan kelompok tani dan konsolidasi lahan agar kegiatan produksi pertanian dapat dilakukan secara lebih efisien. Dengan pengelolaan bersama, petani diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih baik sekaligus mampu menekan biaya produksi.
Selain persoalan skala usaha, Prof. Rokhmin juga menyoroti ancaman alih fungsi lahan pertanian yang terus terjadi di berbagai daerah. Ia menyebutkan, setiap tahun sekitar 60.000 hektare lahan pertanian di Indonesia beralih fungsi menjadi kawasan jalan, perumahan, dan industri.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan nasional. Terlebih, lahan sawah produktif merupakan salah satu modal utama dalam menjaga ketahanan pangan.
"Oleh karena itu, perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi sangat penting. Jangan sampai sawah produktif di Cirebon habis jadi perumahan," tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan itu menekankan bahwa kunci peningkatan kesejahteraan petani terletak pada pembangunan sistem pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Pada sektor hulu, pemerintah harus memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian yang berkualitas dengan harga terjangkau. Kebutuhan tersebut meliputi alat mesin pertanian (alsintan), benih unggul, serta pupuk organik yang dapat mendukung efisiensi produksi.
Sementara itu, pada sektor hilir, diperlukan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, penggilingan padi modern, serta sistem pemasaran yang mampu memberikan kepastian harga dan keuntungan yang layak bagi petani.
Dengan demikian, petani tidak hanya berperan sebagai produsen bahan pangan, tetapi juga dapat memperoleh nilai tambah dari hasil pertanian yang dihasilkan.
"Petani harus dapat input yang murah, tapi output-nya mahal. Jangan terbalik: pupuk mahal, harga gabah murah. Dengan integrasi hulu-hilir, petani bisa untung layak, seperti di Jepang, Vietnam, dan Thailand yang sudah sejahterakan petaninya," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Poktan Si Randu menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas bantuan traktor roda dua yang diterima kelompoknya. Bantuan tersebut dinilai sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya sewa alat pertanian sekaligus mempercepat proses pengolahan lahan.
Prof. Rokhmin mengapresiasi semangat kelompok tani dalam membangun kemandirian usaha pertanian. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas serta pendapatan petani.
Menurutnya, bantuan pemerintah harus menjadi bagian dari upaya membangun pertanian yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Karena itu, pengelolaan alsintan, perlindungan lahan pertanian, penguatan kelembagaan, serta integrasi industri dari hulu hingga hilir perlu berjalan beriringan demi mewujudkan kesejahteraan petani.
