Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengingatkan potensi dampak rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi terhadap keberlangsungan bank daerah, khususnya Bank Kalbar.
Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi perbankan daerah sebelum menerapkan kebijakan tersebut, mengingat pemerintah daerah selama ini turut memperkuat Bank Kalbar melalui penyertaan modal.
“Kalau melalui gaji pegawai diberikan melalui koperasi, sementara pegawai adalah 100 persen nasabah Bank Kalbar, maka bank daerah akan tumbang,” ujarnya dikutip Jumat (23/10/2026).
Kekhawatiran itu disampaikan Krisantus saat memberikan sambutan dalam kegiatan Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalimantan Barat melalui Pemberdayaan UMKM serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pontianak, Senin. Dalam kegiatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman turut menanggapi masukan tersebut.
Krisantus menjelaskan, pemerintah daerah selama ini memberikan penyertaan modal untuk memperkuat peran Bank Kalbar sebagai bank milik daerah. Karena itu, rencana pengalihan penyaluran gaji pegawai melalui koperasi perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan perbankan daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi keberlangsungan Bank Kalbar apabila diterapkan tanpa memperhitungkan hubungan antara pegawai sebagai nasabah dan aktivitas keuangan mereka di bank daerah.
Krisantus pun berharap Menteri UMKM dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat agar menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan penyaluran gaji PNS melalui koperasi.
“Saya yakin suara menteri bisa menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Kami mohon dengan sangat,” tegasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Maman menyatakan pemerintah terbuka terhadap saran dan kritik dari pemerintah daerah. Menurutnya, masukan dari daerah merupakan bagian penting dalam evaluasi kebijakan sekaligus mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saya mau sampaikan ini karena Pak Wagub, saran dan masukan, dan saya rasa bagus dan wajib. Karena dalam banyak hal, Presiden memerintahkan kepada kami harus menerima masukan dan kritikan dan itu penting dalam melakukan check and balance,” kata Maman.
Maman menjelaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dirancang sebagai salah satu institusi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pengembangannya perlu disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kearifan lokal setiap wilayah.
“Jadi tidak bisa disamakan potensi antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing sehingga ke depannya menjadi tematik,” jelasnya.
Ia mencontohkan keberadaan *credit union* (CU) di Kalimantan Barat sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas yang memiliki semangat kelembagaan serupa dengan koperasi. Menurut Maman, karakteristik lembaga yang telah berkembang di suatu daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan model pengembangan koperasi.
Terkait kemungkinan KDMP menjadi penyalur gaji PNS, Maman menegaskan bahwa hal tersebut tidak harus dipaksakan. Ia menyatakan pemerintah tidak akan menerapkan kebijakan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan situasi dan kebutuhan di lapangan.
“Apakah nanti Koperasi Merah Putih dipaksakan menjadi penyalur karyawan atau PNS, saya pikir pemerintah tidak mungkin sesembrono itu. Tetapi bahwa institusi koperasi mungkinkah menjadi penyalur gaji PNS, mungkin saja. Karena institusi koperasi bisa dioptimalisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Maman mengatakan KDMP diharapkan menjadi instrumen tambahan untuk memperkuat perekonomian daerah. Salah satu upaya yang didorong ialah pengembangan infrastruktur rantai pasok yang menghubungkan berbagai potensi ekonomi lokal.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengembangan koperasi perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi setiap daerah. Di Kalimantan Barat, masukan Krisantus menjadi pengingat agar rencana penguatan koperasi turut memperhitungkan keberadaan Bank Kalbar dan dampaknya terhadap ekosistem keuangan daerah.
