Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan berbagai program nasional di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif di daerah.
Hal tersebut disampaikan Abidin Fikri dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Senin (6/10).
Abidin mengapresiasi kepada seluruh pihak yang hadir, di antaranya Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Badan Wakaf Indonesia, Baznas Kalsel, serta perwakilan Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Baca: Koster Targetkan Tutupan Hutan Bali Capai 30 Persen
“Pertemuan ini menjadi sangat penting karena kami ingin memastikan bahwa program-program nasional yang telah diputuskan DPR RI berjalan dengan baik di daerah. Kami juga ingin mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari para mitra di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Abidin menjelaskan, kunjungan kerja reses kali ini dilakukan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Selatan, dengan fokus yang sama memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah di tingkat daerah.
Ia menyampaikan, anggaran nasional Kementerian Agama tahun 2025 mencapai Rp78 triliun, sementara anggaran BNPB sebesar Rp1,42 triliun, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) mengalokasikan sekitar Rp300 miliar.
“Angka-angka ini tentu besar secara nasional, namun yang penting adalah bagaimana program tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Terkait isu kebencanaan, Abidin menilai kondisi di Kalsel relatif terkendali dibandingkan daerah lain, meskipun potensi bencana seperti banjir dan longsor masih perlu diwaspadai.
“Kalau di Jakarta hujan setengah jam bisa ramai sedunia, tapi di Kalsel ini alhamdulillah masih terkendali,” ujarnya.
Baca: Selly Gantina Apresiasi Pola Pendidikan Sekolah Rakyat Banjarbaru
Selain menyoroti persoalan sosial dan kebencanaan, Abidin juga menyinggung pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal di Kalimantan. Menurutnya, hingga kini di wilayah Kalimantan belum ada kawasan ekonomi halal, padahal potensinya sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam.
“Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai provinsi tertua dan terdepan di Pulau Kalimantan seharusnya bisa menjadi pionir dalam pengembangan kawasan ekonomi halal,” tegasnya.
Abidin pun berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mendukung gagasan tersebut, agar pengembangan industri halal di Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga berkembang di wilayah Kalimantan.
