Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono menyampaikan, bahwa pembangunan manusia di Banten masih menghadapi berbagai tantangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari soal pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga kemiskinan.
Menurut Abraham, meski sejumlah data menunjukkan perbaikan, kondisi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan yang merata.
“Banyak warga masih merasakan sulitnya mencari kerja, akses pendidikan yang terbatas, dan layanan kesehatan yang belum maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya Abraham kepada TribunBanten.com dalam keterangannya tertulisnya, Kamis (1/1/2026).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Di sektor ketenagakerjaan, Abraham merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten per 5 November 2025. Ia menyebutkan, meski jumlah pengangguran turun sekitar 2.400 orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten masih berada di angka 6,69 persen dan termasuk yang tertinggi secara nasional.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru menurun dari 66,17 persen menjadi 64,66 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin banyak warga yang berhenti mencari pekerjaan karena peluang yang terbatas.
“Ini bukan sekadar soal angka. Artinya, masih banyak warga yang merasa kesempatan kerjanya sempit, terutama perempuan,” kata Abraham.
Masalah pekerjaan ini, lanjutnya, berkaitan erat dengan persoalan pendidikan, khususnya di jenjang SMA dan SMK negeri. Hingga kini, daya tampung sekolah negeri masih belum sebanding dengan jumlah lulusan SMP setiap tahunnya.
“Akibatnya, banyak orang tua harus menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta dengan biaya lebih mahal. Bahkan, ada yang berisiko putus sekolah. Ini tentu berdampak pada masa depan anak-anak Banten,” ujarnya.
Di bidang kesehatan, Abraham menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, meski kepesertaan sudah tinggi, kualitas pelayanan di lapangan harus terus diperbaiki.
“Jangan sampai masyarakat sudah punya BPJS, tapi saat berobat justru dipersulit. Pengawasan dan mutu layanan harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kemiskinan, Abraham menyebut Provinsi Banten masih menjadi salah satu daerah dengan angka kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi, yakni sekitar 3,73 persen. Jumlah penduduk miskin di Banten masih mencapai sekitar 777 ribu orang.
Dalam konteks tersebut, Abraham juga menyoroti ketepatan sasaran bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ia merujuk data Kementerian Sosial, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2025 sekitar 45 persen anggaran PKH dan sembako diduga tidak tepat sasaran akibat kesalahan data penerima, termasuk penerima yang sudah tidak layak, ASN, terindikasi judi online, atau telah mandiri secara ekonomi.
Menurut Abraham, langkah pemerintah melakukan pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pengalihan jutaan KPM yang salah sasaran sudah tepat, namun harus dibarengi verifikasi lapangan yang ketat agar bantuan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
“Bantuan sosial harus adil dan tepat sasaran. Ini penting untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Abraham menegaskan, refleksi berbagai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan ke depan lebih berpihak pada masyarakat.
Baca: Ganjar-Risma Pimpin Aksi Kemanusiaan untuk Korban Bencana
“Pembangunan harus terasa manfaatnya oleh warga, bukan hanya bagus di laporan. Itu yang harus kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Abraham juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Banten Andra Soni yang dinilainya telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan roda pemerintahan dengan turun langsung ke masyarakat.
Menurutnya, gaya kepemimpinan Andra Soni yang kerap melakukan blusukan dan melihat kondisi di lapangan secara langsung merupakan langkah positif yang patut dihargai.
