Jakarta, Gesuri.id - Puluhan Ijazah SMA / SMK masih tertahan di sekolah karena terdapat tunggakan yang belum diselesaikan. Hal ini menjadi masalah klasik yang semakin runyam saat beralihnya Pengelolaan Kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi.
Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Achmad Hidayat menyampaikan bahwa data yang masuk rata - rata memiliki tunggakan Rp 1,5 Juta hingga Rp 8 juta per siswanya.
Baca: Kata Ganjar Pranowo Soal Rencana KIM Plus Jadi Koalisi Permanen
“Kondisi seperti ini harus ada solusi konkret, jangankan ijazahnya diminta terkadang meminta legalisir juga tidak diperkenankan padahal itu kan dibutuhkan untuk prasyarat melamar pekerjaan atau menempuh ke jenjang pendidikan tinggi” kata Achmad Hidayat
Dirinya menyampaikan Pemerintah Kota Surabaya dibawah Kepemimpinan Eri Cahyadi begitu banyak membuat terobosan untuk menjamin Penyelenggaraan pendidikan bagi warganya terutama jenjang SMA / SMK dengan Beasiswa Pemuda Tangguh.
“Ada juga program Tebus Ijazah melalu Baznas atas Prakarsa Walikota Eri Cahyadi cukup membantu warga tidak mampu“, tegas Achmad Hidayat.
Baca: PHK Massal di 100 Hari Prabowo, Ganjar Pranowo
Ia juga menghubungi Yordan Batara Goa yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur karena sejumlah siswa yang ijazahnya ditahan sudah disampaikan kepada legislator yang berasal dari dapil kota Surabaya.
“Saya sampaikan usulan itu jangan dilemparkan kembali ke Baznas kota Surabaya , harusnya ada penekanan terhadap sekolah jenjang SMA / SMK melalui peraturan daerah atau apa terkait dilarang menahan ijazah “, imbuhnya.
