Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI asal Tabanan, I Nyoman Adi Wiryatama, menyoroti ketidakjelasan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang sudah menggantung selama empat tahun terakhir dan menimbulkan keresahan di kalangan warga terdampak di Kabupaten Jembrana, Tabanan, dan Badung.
“Informasi terakhir dari Komisi V (DPR RI), itu (Tol Gilimanuk-Mengwi) akan ditender ulang di 2026,” kata Adi Wiryatama, dikutip pada Minggu (14/12/2025).
Keresahan masyarakat kembali mencuat setelah sejumlah warga bersama Forum Perbekel Terdampak Tol di Tabanan menggelar pertemuan di Balai Pertemuan Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat. Dalam forum tersebut, warga mengeluhkan belum adanya realisasi pembangunan, meskipun lahan dan rumah mereka telah dipatok serta diukur sejak beberapa tahun lalu.
“Nanti setelah reses, mungkin awal tahun (2026) kami bersama teman-teman (anggota DPR RI) dari Bali bertanya kelangsungan proyek itu (ke pimpinan Komisi V),” ungkapnya.
Adi mengakui, informasi mengenai rencana tender ulang tersebut masih perlu dipastikan kembali karena saat ini dirinya bertugas di Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian.
Namun, ia menegaskan bahwa ketidakpastian proyek ini telah menempatkan masyarakat dalam posisi sulit, khususnya pemilik lahan yang tidak bisa memanfaatkan tanahnya secara maksimal akibat status terdampak proyek.
“Mesti ada hitam di atas putih dan Pemerintah Pusat juga harus memberikan keputusan tegas. Agar masyarakat yang terdampak tidak resah,” tegasnya.
Menurut Adi, seluruh anggota DPR RI asal Bali memiliki komitmen yang sama untuk terus mengawal kelanjutan pembangunan Tol Gilimanuk–Mengwi. Proyek strategis nasional tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mengurai kemacetan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah Bali Barat dan Bali Tengah.
“Karena itu sudah menjadi harapan agar Bali Barat dan Bali Tengah tidak macet. Terakhir bertemu Gubernur Bali katanya on progress. Tapi, sejauh ini kami belum bertemu lagi,” ucapnya.
Ia menambahkan, pada masa reses mendatang pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendorong kepastian pembangunan jalan tol tersebut, mengingat dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Karena tanah masyarakat sudah diblokir dan informasi soal jalan tol ini sudah ramai di media,” pungkasnya.
