Denpasar, Gesuri.id – Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu, yang juga politisi PDI Perjuangan, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Menurut Adian, langkah Purbaya sudah tepat dan rasional. Ia menilai dana APBN seharusnya difokuskan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk menutup beban proyek yang bersifat bisnis.
“APBN tidak boleh dipakai untuk kepentingan bisnis. Menurut saya, cukup masuk akal untuk menolak,” kata Adian saat ditemui di sela Konferda PDI Perjuangan Bali, Sabtu (18/10/2025).
Politisi asal Sumatera Utara itu menilai, nilai utang yang ditanggung Indonesia dan China dalam proyek tersebut terlalu besar jika dibandingkan dengan proyek kereta konvensional berjarak sama. Karena itu, tanggung jawab pelunasan utang harus tetap berada dalam konteks bisnis, bukan fiskal negara.
“Utang Indonesia di proyek itu konteksnya bisnis, jadi penyelesaiannya juga harus secara bisnis. Pemerintah bisa negosiasi ulang dengan China, atau mencari pola pendanaan baru yang tidak membebani APBN,” tegasnya.
Adian menekankan pentingnya keberanian pemerintah dalam menegosiasikan ulang skema pembiayaan agar tidak memberatkan negara.
Ia menilai, kebijakan Purbaya mencerminkan prinsip kehati-hatian fiskal yang sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi nasional yang selalu dijunjung PDI Perjuangan.
Langkah ini, tambahnya, menjadi sinyal tegas bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa keberpihakan pada kepentingan korporasi. “Kalau setiap proyek bisnis akhirnya larinya ke APBN, itu preseden buruk. Negara bisa kewalahan,” ujar Adian.
