Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, melontarkan kritik tajam terhadap skema potongan tarif dan promosi yang diterapkan perusahaan aplikasi ojek online (ojol).
Dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana dan jajaran Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senin (30/6/2025), Adian secara tegas menuding bahwa promo-promo yang diklaim menguntungkan konsumen justru berbalik merugikan para pengemudi ojol.
Menurutnya, perusahaan aplikasi mengambil keuntungan besar dengan membungkusnya dalam narasi "promo" yang sejatinya menutupi praktik pemotongan tarif yang tidak adil.
“Enggak ada promo yang dipotong dari 20%, dia ambil dari angka-angka lain lalu dia jadikan promo seolah-olah dia berjasa pada konsumen dan dia mendapat untung sangat besar. Promo itu bohong. Promo itu dia ambil dari angka-angka yang tidak punya dasar hukum. Please Pak Wamen,” tegas Adian.
Dalam forum tersebut, Adian tak hanya berbicara dalam bentuk opini. Ia memutar sebuah video yang menunjukkan secara konkret bagaimana skema potongan dilakukan terhadap penghasilan mitra pengemudi ojol. Salah satu contoh yang ditampilkan dalam video adalah transaksi sebesar Rp19.200 untuk layanan ojek online, namun pengemudi hanya menerima Rp5.000.
“Saya bayar Rp19.200, bapak dapat Rp5.000. Ya ampun, jahat banget,” ujar Adian, merujuk pada ketimpangan pembagian pendapatan antara pengguna dan pengemudi.
Ia pun menyoroti jumlah potongan yang mencapai lebih dari 70 persen dari total pembayaran. Potongan tersebut, menurutnya, tidak masuk akal dan mencerminkan perlakuan yang kejam terhadap para pekerja sektor informal yang menggantungkan hidup dari platform digital.
“Berapa yang mereka potong? Rp14.200. Kejam, oke. Itu tarif hemat paket goceng,” lanjut Adian dengan nada kecewa.
Lebih jauh, Adian menyerukan agar pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, tidak diam melihat praktik semacam ini. Ia menyatakan bahwa keberpihakan negara seharusnya berpihak kepada rakyat kecil, bukan kepada korporasi yang hanya mengejar keuntungan semata.
“Tolong, ini bukan untuk Adian. Ini bukan untuk Pak Lazarus. Ini bukan untuk kita di DPR. Ini untuk 20 juta jiwa di luar sana. Please, kita lawan. Tolong Pak Wamen. Ini bukan bagi proyek,” seru politisi asal Sumatera Utara itu dengan penuh semangat.
Seruan Adian dalam rapat tersebut menggambarkan keresahan yang selama ini dirasakan para pengemudi ojol terkait skema pembagian tarif dan transparansi penghasilan.
Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah dalam mengatur dan mengawasi bisnis berbasis digital platform agar tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial.
Sebagai penutup, Adian kembali mengingatkan bahwa masalah ini bukan soal politik atau kepentingan pribadi, melainkan soal nasib jutaan rakyat yang menggantungkan hidup dari layanan transportasi online.
Pernyataan tegas Adian ini pun mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk sesama anggota dewan dan masyarakat luas yang mengikuti jalannya rapat. Kini, bola ada di tangan pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait untuk merespons kegelisahan publik dan memperjuangkan keadilan bagi pengemudi ojek online di seluruh Indonesia.
