Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menutup sementara aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah, seperti Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.
Menurut Adian, kebijakan tersebut memang penting untuk menjaga lingkungan dan keselamatan warga, namun perlu diimbangi dengan perhitungan matang terhadap dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi ribuan pekerja tambang yang kini kehilangan mata pencaharian.
"Apapun keputusan gubernur, dia juga harus berhitung terhadap dampaknya. Dampaknya apa? Menciptakan pengangguran," ujar Adian Napitupulu dalam pernyataannya yang dikutip Sabtu (25/10/2025).
Adian menegaskan, keputusan menutup tambang tidak hanya menghentikan aktivitas penambangan, tetapi juga menghantam ekosistem ekonomi masyarakat sekitar.
"Ada pekerja tambang, ada sopir, ada pedagang yang biasa jualan di sekitar tambang. Sekarang semua kehilangan penghasilan. Efeknya tidak berhenti besok, tapi bisa berjalan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun," tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, pemerintah daerah seharusnya menyiapkan solusi alternatif agar pekerja tambang yang terdampak tidak jatuh dalam kemiskinan baru.
Ia juga mempertanyakan apakah Gubernur Jawa Barat telah melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan tersebut.
"Apakah Pak Gubernur sudah menghitung dampaknya pada rakyat? Apakah beliau tahu kalau tambang ditutup, pengangguran bertambah? Bagaimana dengan biaya sekolah anak-anak mereka, cicilan mobil, dan kebutuhan hidup sehari-hari?," kata Adian.
Ia mengingatkan, keputusan pejabat negara tidak boleh diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat.
"Efeknya bisa terus berjalan sampai satu bulan, dua tahun, tiga tahun, bahkan empat tahun. Jangan sampai rakyat jadi korban kebijakan yang tidak disertai solusi," ujarnya menegaskan.
Adian juga menyatakan akan berkomunikasi langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi untuk menanyakan langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah guna melindungi hak dan kesejahteraan para pekerja tambang.
"Itu akan saya tanyakan kalau Pak Gubernur mau menerima telepon saya. Saya hanya ingin bicara soal tanggung jawab negara terhadap rakyat, bukan soal bagi-bagi uang," tegasnya.
Lebih lanjut, Adian menyinggung bahwa sesuai amanat konstitusi, negara wajib menjamin tersedianya lapangan kerja dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Negara selama ini belum mampu memberikan pekerjaan bagi seluruh rakyatnya. Padahal konstitusi jelas menyebutkan bahwa negara harus menyediakan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memutuskan menutup sementara seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.
Kebijakan itu diambil menyusul meningkatnya gangguan terhadap aktivitas warga, munculnya korban jiwa, serta dampak lingkungan akibat operasi tambang yang tidak terkendali.
