Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, kembali menyoroti konflik agraria yang melibatkan desa-desa di dalam kawasan hutan, termasuk yang berada di Taman Nasional Tesso Nilo.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, Adian menegaskan bahwa negara harus berani mengambil sikap dan memprioritaskan manusia dalam menghadapi konflik perebutan ruang hidup.
Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti inkonsistensi negara dalam menetapkan status suatu wilayah. Ia menyebutkan bahwa di satu sisi, negara menetapkan suatu wilayah sebagai desa, namun di sisi lain, negara juga menetapkannya sebagai kawasan hutan.
"Yang menetapkan itu desa, negara. Lalu yang menetapkan desa itu kawasan hutan juga negara. Lalu yang mengeluarkan sertifikat di lahan transmigrasi dan desa masuk dalam kawasan hutan itu juga negara," kata Adian, dikutip pada Rabu (17/9/2025).
"Jadi menurut saya, persoalan terbesar kita bukan rakyat, tapi negara," lanjutnya.
Adian memberikan contoh kasus Taman Nasional Tesso Nilo, di mana terdapat beberapa desa yang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Salah satunya adalah Desa Lubuk Batu Tinggal yang berdiri sejak abad ke-18, namun kini masuk dalam kawasan taman nasional.
"Konflik antara manusia, tumbuhan, dan hewan dalam konteks perebutan ruang hidup itu pasti terjadi karena bertambahnya populasi manusia," ucapnya.
Legislator Dapil Jawa Barat V ini menuturkan, dengan bertambahnya jumlah penduduk, benturan kepentingan antara manusia, flora, dan fauna tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, negara harus menentukan prioritas.
"Problemnya adalah ketika ketiganya berbenturan pada saat yang sama, prioritas kita mau kita tempatkan pada siapa? Pada manusia, hewan, atau pada tumbuhan?" tanyanya.
Ia menegaskan, negara tidak boleh membiarkan konflik ini berlarut-larut tanpa solusi. Adian mendukung upaya Menteri Desa untuk memberikan kepastian status kepada rakyat, karena tanpa kepastian hukum, kesejahteraan sulit tercapai.
"Kalau negara saja gagal memberikan kepastian statusnya, kayaknya untuk memberikan kesejahteraan akan lama sekali didapatkan oleh rakyat," pungkasnya.
