Jakarta, Gesuri.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah, menyuarakan keprihatinannya atas sulitnya akses pendidikan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Sebagai putra asli daerah tersebut, ia meminta pemerintah untuk melakukan terobosan guna mencegah terus meningkatnya angka putus sekolah di wilayah perbatasan dan kepulauan tersebut.
“Tidak ada lagi anak yang bersekolah. Memang pemerintah daerah ini harus ada terobosan. Ada inovasi terkait dengan pengentasan angka buta huruf yang sangat tinggi,” kata Agus, dikutip pada Senin (26/5/2025).
Menurut Agus, banyak dusun di Kecamatan Batu Ampar tidak memiliki sekolah dasar (SD) hingga jenjang menengah pertama (SMP), apalagi sekolah menengah atas (SMA). Kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi salah satu penyebab utama keterbatasan infrastruktur pendidikan.
"Di Dusun Simpangaur, Desa Tanjung Beringin, misalnya. Di sana bahkan belum ada bangunan SD. Anak-anak rata-rata tidak sekolah karena tidak ada sarana," ucapnya.
Meskipun ada beberapa dusun yang telah memiliki SD, tantangan tetap berlanjut saat siswa ingin melanjutkan ke jenjang SMP. Mereka harus pergi ke desa lain atau bahkan ke ibu kota kecamatan yang jaraknya sangat jauh, meninggalkan keluarga demi melanjutkan pendidikan.
"Jarak tempuh yang jauh membuat banyak anak putus sekolah. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada kondisi," tutur mantan Ketua DPRD Kubu Raya ini.
Agus menegaskan, solusi tidak harus selalu dalam bentuk pembangunan fisik sekolah. Pemerintah didorong untuk lebih inovatif dengan memanfaatkan teknologi melalui sekolah jarak jauh, sekolah filial, atau sekolah terbuka.
"Ini kan memang terkendala oleh geografis. Tetapi saya pikir pemerintah daerah tidak boleh menyerah. Kalau kewenangan pendidikan dasar adalah kabupaten, maka pemerintah tingkat kabupaten harus membuat terobosan," ujarnya.
Ia juga menyerukan sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mengatasi persoalan pendidikan di wilayah terpencil, terutama untuk jenjang SMA yang menjadi kewenangan provinsi.
"Yang penting adalah bagaimana anak-anak itu bisa sekolah. Metode pendidikannya seperti apa juga? Yang penting bukan istilahnya apa, tapi hasilnya. Harus ada solusi agar mereka bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan kampung halaman," jelasnya.
Agus berharap pemerintah daerah segera menyusun program pendidikan alternatif yang mampu menjangkau pelosok terpencil. Tanpa intervensi cepat dan efektif, ia menilai ancaman keterbelakangan generasi muda di daerah terluar akan semakin memburuk.
