Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Harris Turino, menegaskan bahwa hak menjalankan ibadah merupakan hak asasi manusia yang mutlak dijamin dan dilindungi oleh negara.
Pernyataan ini menyikapi keluhan masyarakat Kota Tegal, Jawa Tengah, terkait gangguan akses menuju tempat ibadah akibat aktivitas pasar dadakan setiap Minggu pagi.
Menurut Harris, persoalan di Kota Tegal ini cukup unik karena berkaitan dengan kebijakan penataan pasar yang berdampak langsung pada akses keagamaan. Ia menilai Pemerintah Kota Tegal sebenarnya memiliki sikap toleran, namun kini diperlukan langkah konkret agar aktivitas ekonomi masyarakat dan hak beribadah dapat berjalan beriringan.
Baca: Ganjar: Rakyat Ingin Kita Menang dan Nasib Mereka Menjadi Lebih
"Hak untuk menjalankan ibadah adalah hak mutlak yang dimiliki manusia dan di Indonesia dilindungi oleh negara. Ini hak asasi yang paling asasi," tegas Harris dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Meditation Center Tegal dan perwakilan Gembala Jemaat GPS Shalom Tegal.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku baru mengetahui bahwa posisi Meditation Center berada di tengah-tengah area pasar dadakan.
Oleh karena itu, skenario pembukaan akses hanya di bagian depan dinilai belum cukup membantu jemaat.
"Saya pikir yang penting di depan Meditation Center atau gereja jangan ada orang jualan. Tapi ternyata posisinya cukup jauh di dalam, sehingga orang tetap kesulitan masuk," jelas Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX tersebut.
Guna mengurai benang kusut ini, BAM DPR RI berencana melakukan kunjungan kerja langsung ke Kota Tegal untuk memediasi pihak-pihak terkait.
Baca: Ini Deretan Program Ganjar Pranowo
"Kami akan turun ke Tegal dan harapannya bisa bertemu dengan wali kota maupun perwakilan DPRD agar persoalan ini segera dicarikan jalan keluarnya," tambah Harris.
Meski sempat dikeluhkan, Harris optimistis persoalan tata ruang dan sosial ini dapat diselesaikan dengan baik. Ia menilai ada banyak alternatif rekayasa akses maupun relokasi parsial yang bisa diterapkan tanpa harus mematikan mata pencaharian para pedagang.
"Kasus ini sebenarnya lebih mudah [diselesaikan] karena pilihannya banyak. Tinggal dicari solusi terbaik agar aktivitas masyarakat di pasar tetap berjalan dan akses ibadah juga tidak terganggu," pungkasnya.
