Tanah Bumbu, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin, SE, M.AP, menegaskan bahwa hasil reses di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 6, meliputi Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, tidak boleh berhenti sebagai daftar keluhan masyarakat.
Aspirasi yang disampaikan warga harus dikawal menjadi agenda kebijakan, program anggaran, dan kerja nyata lintas kewenangan.
Dalam rangkuman hasil reses, sejumlah persoalan utama kembali mengemuka, mulai dari akses infrastruktur jalan dan jembatan, ketersediaan BBM bagi nelayan dan petani, persoalan pupuk dan alat mesin pertanian, hingga layanan dasar seperti air bersih, listrik, internet, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat.
“Reses bukan sekadar mendengar keluhan masyarakat. Reses adalah jalan konstitusional untuk memastikan suara rakyat masuk ke meja kebijakan dan penganggaran. Karena itu, setiap aspirasi harus dipilah, diverifikasi, dan dikawal sesuai kewenangannya,” tegas M. Syaripuddin.
Menurutnya, karakter wilayah Kotabaru dan Tanah Bumbu yang terdiri dari kawasan kepulauan, pesisir, perkebunan, pertanian, pertambangan, serta sentra ekonomi baru membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak biasa. Banyak persoalan masyarakat tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu level pemerintahan, melainkan membutuhkan koordinasi kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, BUMN, dunia usaha, hingga skema CSR.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Infrastruktur Masih Jadi Keluhan Paling Mendasar
Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah infrastruktur dasar. Jalan desa, jalan produksi, akses menuju kebun, sawah, pelabuhan, sekolah, serta jembatan kecil dan gorong-gorong masih membutuhkan perhatian serius.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat. Petani kesulitan mengangkut hasil produksi, nelayan menghadapi hambatan distribusi hasil tangkapan, pelajar dan pasien terganggu aksesnya, sementara aktivitas ekonomi desa menjadi tidak efisien.
“Jalan yang rusak bukan hanya soal aspal. Itu soal harga hasil panen, biaya angkut ikan, keselamatan anak sekolah, dan akses warga ke layanan kesehatan. Infrastruktur adalah urat nadi ekonomi rakyat,” ujar Syaripuddin.
Ia mendorong adanya inventarisasi ruas prioritas berbasis desa dan kecamatan, pemetaan status kewenangan jalan, serta sinkronisasi usulan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Petani dan Nelayan Butuh Perlindungan Lebih Kuat
Di sektor pertanian, aspirasi masyarakat banyak berkaitan dengan pupuk subsidi, alat mesin pertanian, irigasi, embung, jalan usaha tani, bibit, akses BBM untuk traktor dan pompa air, serta perlindungan harga panen.
Sementara di wilayah pesisir, nelayan kecil menghadapi persoalan BBM yang sulit atau mahal, keterbatasan alat tangkap, kebutuhan mesin dan perahu, minimnya tambat labuh, terbatasnya TPI, pabrik es, cold storage, serta tekanan cuaca ekstrem dan abrasi.
“Petani dan nelayan adalah tulang punggung ketahanan pangan. Negara tidak boleh hadir setengah hati. Mereka butuh kepastian pupuk, BBM, alat kerja, infrastruktur produksi, dan pasar yang adil,” kata Syaripuddin.
Ia menilai agenda perlindungan petani dan nelayan harus dimulai dari validasi data pelaku usaha, kelompok tani, luas garapan produktif, nelayan aktif, hingga kebutuhan riil di lapangan. Dengan data yang akurat, bantuan tidak sekadar dibagi rata, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan.
Layanan Dasar Tidak Boleh Tertinggal
Selain sektor ekonomi, hasil reses juga menunjukkan masih adanya keluhan masyarakat terhadap layanan dasar. Air bersih, listrik desa, penerangan jalan umum, akses pendidikan, layanan kesehatan, ambulans, tenaga kesehatan, hingga jaringan internet menjadi kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah.
Menurut Syaripuddin, layanan dasar harus menjadi fondasi pembangunan. Tanpa air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, dan internet, masyarakat desa akan terus menghadapi kesenjangan akses dan kesempatan.
“Pembangunan tidak boleh hanya terlihat di pusat-pusat kota. Desa pesisir, pelosok, dan wilayah dengan beban geografis tinggi harus menjadi prioritas. Keadilan pembangunan diukur dari seberapa jauh negara hadir di titik yang paling sulit dijangkau,” ujarnya.
UMKM dan Tenaga Kerja Lokal Perlu Didorong Naik Kelas
Dalam bidang ekonomi rakyat, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan terhadap akses permodalan, pendampingan usaha, legalitas seperti NIB, PIRT dan halal, kemasan produk, pemasaran digital, revitalisasi pasar rakyat, serta kemitraan dengan koperasi, BUMDes, dan dunia usaha.
Syaripuddin juga menyoroti pentingnya perlindungan dan penguatan tenaga kerja lokal. Ia mendorong adanya pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri daerah, transparansi informasi lowongan kerja, serta penguatan link and match antara SMK, politeknik, dan dunia industri.
“Daerah yang kaya sumber daya harus memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton. Anak-anak muda kita harus disiapkan dengan keterampilan yang relevan, agar mampu masuk ke dunia kerja dan ikut menikmati pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Aspirasi Akan Dikawal Melalui Jalur Resmi DPRD
Sebagai tindak lanjut, M. Syaripuddin menyatakan akan mengawal aspirasi masyarakat melalui tahapan kerja yang terukur, mulai dari kompilasi aspirasi per desa dan kecamatan, verifikasi lapangan, pemetaan kewenangan, klasifikasi program melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, pokok-pokok pikiran DPRD, hingga skema CSR dan BUMN.
Isu prioritas akan dibawa dalam rapat koordinasi bersama OPD terkait, komisi DPRD, pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan langsung.
"Yang paling penting adalah memastikan aspirasi rakyat tidak hilang di tengah proses birokrasi. Harus jelas datanya, jelas kewenangannya, jelas jalur anggarannya, dan jelas siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti,” pungkasnya.
