Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah untuk tidak bersikap “bertangan besi” dalam mengintervensi harga pasar produk beras.
“Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” tegas Alex dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/10).
Penilaian itu disampaikan Alex menanggapi keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menilai pemerintah telah mengambil langkah ekstrem dengan mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).
Menurut Alex, pemerintah tidak perlu khawatir berlebihan dengan kenaikan harga beras di pasaran jika mau bekerja lebih cermat dan proaktif.
Yang paling penting, ujarnya, adalah memastikan kelompok rentan menjadi penerima manfaat utama dari berbagai program subsidi yang digelontorkan, baik berupa bantuan pangan maupun beras SPHP.
“Dengan stok beras di gudang Bulog mencapai 3,8 juta ton, pemerintah bisa membantu kelompok sasaran tanpa harus khawatir. Terlebih, musim panen juga sudah makin dekat, di awal tahun 2026,” terang Alex.
Tekan Biaya
Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI menegaskan, bentuk intervensi yang lebih tepat dilakukan pemerintah untuk menekan lonjakan harga beras adalah memperbaiki pola distribusi dan sistem logistik.
“Pemerintah harus menyederhanakan rantai distribusi, sehingga pedagang tidak terbebani biaya pengiriman yang terlalu besar,” ujarnya.
Selain itu, sistem logistik juga perlu terus disempurnakan. Pasalnya, Bulog diperintahkan membeli gabah tanpa mempertimbangkan kualitas, yang tentu menimbulkan tantangan tersendiri.
“Membeli gabah petani dengan mengabaikan kualitas tentu penuh tantangan. Makanya, kerja tim Bulog harus melebihi rata-rata dalam penanganan gabah yang dibeli dari petani,” tukasnya.
Dengan langkah komprehensif, tambah Alex, stabilisasi harga beras bisa dicapai tanpa perlu menekan pedagang kecil yang juga tengah berjuang menafkahi keluarganya.
“Pemerintah mesti memperkuat distribusi dan keadilan logistik agar rakyat di seluruh daerah bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” pungkasnya.
