Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah milik seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan Provinsi Kaltim semata.
Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi wacana yang berkembang belakangan soal down grade IKN sebagai Ibu Kota Kaltim.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Seperti diketahui, wacana perubahan IKN dari rencana awal sebagai Ibu Kota Indonesia menjadi Ibu Kota Kaltim bergulir di kalangan politisi Senayan.
Ananda menilai, wacana tersebut tidak tepat secara visi maupun konstitusi.
"Enggaklah, IKN itu bukan hanya untuk Kaltim. IKN itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita harus berpikir luas, berpikir sebagai bangsa," ujar Ananda
Menurut Ananda, semangat pemindahan ibu kota negara ke Kaltim sejak awal adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan nasional, mengurangi beban Pulau Jawa, dan memperkuat kohesi antarwilayah di Indonesia.
"Jangan dibalik logikanya. IKN bukan untuk menggantikan Kaltim, apalagi cuma untuk kepentingan daerah. Ini proyek kebangsaan, proyek peradaban. Justru karena IKN ada di sini, Kaltim harus siap menjadi tuan rumah yang baik," kata Ananda.
Sebagai partai pengusung utama kebijakan pemindahan ibu kota sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, PDI Perjuangan konsisten menyuarakan pentingnya memastikan bahwa pembangunan IKN tidak memarginalkan daerah sekitarnya, tetapi justru memberdayakan kawasan penyangga dan masyarakat lokal.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
"PDI Perjuangan dari awal menyuarakan semangat keadilan wilayah. Kita ingin agar pembangunan ini dinikmati semua. Bukan segelintir elit, bukan korporasi saja. Tapi rakyat juga harus merasa memiliki dan diikutsertakan," tegas Ananda.
Ia menyebut bahwa tantangan ke depan adalah memastikan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pembangunan IKN, baik melalui akses ekonomi, keterampilan kerja, pendidikan, maupun pemberdayaan UMKM.
