Malang, Gesuri.id - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola aset dan bisnis PT Perkebunan Nusantara I Regional 5 saat melakukan kunjungan kerja di Malang, Jawa Timur.
Ketua BAKN DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, memimpin langsung penelaahan tersebut dan menyampaikan sejumlah catatan penting agar PTPN I kembali sehat dan produktif.
Dalam kunjungan itu, Andreas menyoroti banyaknya aset besar milik PTPN I yang tidak memberikan nilai tambah optimal.
"Pentingnya inventarisasi dan pemetaan mendalam untuk menentukan aset mana yang benar-benar mendukung bisnis inti, dan mana yang perlu direposisi atau dikelola secara berbeda," ujarnya, Kamis (20/11).
Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi dasar bagi reformasi menyeluruh yang harus segera dilakukan perusahaan.
Andreas juga menilai restrukturisasi keuangan dan aset menjadi kebutuhan mendesak. "PTPN I, harus fokus kembali pada core business perkebunan, sehingga berbagai unit dan kegiatan usaha yang tidak relevan perlu dipertimbangkan untuk dialihkan," tambah Andreas.
Salah satu persoalan terbesar yang disorotnya adalah pengelolaan pabrik gula, yang selama ini justru menjadi beban perusahaan.
"Kami mendorong agar operasional pabrik gula diserahkan kepada PTPN III, sehingga PTPN I dapat memusatkan perhatian pada penguatan dan produktivitas komoditas unggulannya," imbuhnya.
Dalam aspek produksi, Andreas menekankan bahwa komoditas teh dan karet sebenarnya memiliki prospek pasar yang sangat baik, namun produktivitasnya masih rendah.
Kondisi ini dinilainya sebagai alarm penting bahwa revitalisasi dan peremajaan tanaman (replanting) harus segera dilakukan. Fokus pada dua komoditas tersebut diharapkan menjadi motor penggerak bagi pemulihan kinerja perusahaan.
Selain itu, Andreas menyoroti tumpang tindih dasar hukum dan ketidakjelasan status aset tanah yang selama ini menghambat pengembangan usaha. Ia mendorong adanya sinergi lintas kementerian agar seluruh persoalan agraria PTPN I dapat diselesaikan melalui mekanisme yang pasti dan tidak berlarut-larut.
Melalui rangkaian rekomendasi tersebut, Andreas menegaskan bahwa pembenahan tata kelola, peningkatan produktivitas komoditas, serta penataan ulang aset adalah kunci agar PTPN I dapat kembali memberikan kontribusi maksimal bagi negara dan menjadi perusahaan perkebunan yang berdaya saing.
