Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyatakan, mendukung pemerintahan Prabowo bukan berarti partainya harus masuk dalam kabinet.
"Kabinet hak prerogatif presiden, PDI Perjuangan menghormati hak tersebut, soal mendukung pemerintahan Prabowo tidak berarti harus ada dalam kabinet," kata dia pada wartawan, Rabu (6/8).
BaCa: Ganjar Miliki Kenangan Tersendiri Akan Sosok Kwik Kian Gie
Andreas juga memastikan partainya bukan partai yang suka meminta-minta posisi atau jabatan di kabinet.
"Bukan karakter PDI Perjuangan juga meminta-minta untuk ada dalam kabinet," kata dia.
Selain itu, Andreas menyebut PDI Perjuangan telah memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintah. "Posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang bahwa di luar pemerintahan pun kita bisa melakukan, memberikan dukungan," kata Andreas.
Dia menjelaskan, posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang ini juga merupakan hal yang dikehendaki Prabowo.
"Saya kira ini penting sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bisa secara lebih leluasa untuk menjadi partai penyeimbang di dalam proses pemerintahan yang berjalan saat ini," pungkasnya.
BaCa: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan sikap partai terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman itu disampaikan dalam penutupan Kongres VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/7).
Megawati mengungkapkan, PDI Perjuangan tidak akan berposisi sebagai oposisi. Menurutnya, di Indonesia bukanlah menganut sistem parlementer melainkan presidensial yang tak mengenal oposisi.
Meski demikian, dia menegaskan, PDI Perjuangan tidak sekadar membangun koalisi kekuasaan. PDI Perjuangan akan berperan sebagai penyeimbang konstitusional yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo.
