Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan rinci sistem asesmen pengganti Ujian Nasional (UN).
Nantinya Sistem pengganti UN diharapkan melahirkan generasi muda siap bertarung di dunia kerja.
Baca: Puan Minta Mendikbud Jelaskan Penghapusan Kebijakan UN
Metode asesmen kompetensi minimum yang digagas Kemendikbud harus memperhatikan link and match dunia pendidikan dan dunia kerja. "Untuk melahirkan generasi muda Indonesia yang siap masuk dunia kerja, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari lembaga pendidikan, dan bidang kerja yang dibutuhkan untuk melahirkan tenaga-tenaga kerja profesional," kata Andreas di Jakarta
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan Nadiem menyiapkan infrastruktur sesuai sistem baru. Kemampuan tenaga pendidik juga harus disesuaikan agar siswa bisa optimal menyalurkan minat dan bakat.
"Seperti sekolah dan komponen peralatan pendidikan yang sesuai bidang studi para peserta didik," ujar Andreas.
Nadiem juga diminta memikirkan beban administratif yang diemban para guru. Hal itu membuat para guru tak fokus menjalankan tugas pokok mengajar dan mendidik siswa.
Setidaknya, Kemendikbud harus memberihak perhatian lebih pada jaminan kesejahteraan guru. Beban kerja guru pun harus benar-benar diperhatikan.
"Sehingga para tenaga pendidik ini bisa fokus pada konten pendidikan ketimbang tugas administratif," jelas Andreas.
Kemendikbud diminta tak sekadar mengganti sistem penilaian akhir bagi siswa. Penghapusan UN harus dibarengi evaluasi menyeluruh di sektor pendidikan.
Baca: Selain UN, Kesejahteraan Guru Harus Diperhatikan
Penggantian metode evaluasi proses belajar peserta didik harus diikuti penyesuaian dan peningkatan kompetensi guru. Ia kembali menekankan peningkatan kesejahteraan guru harus sesuai beban kerja.
"Dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang mendukung kompetensi pendidikan," kata politikus PDI Perjuangan itu.
