Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menilai tak ada urgensi terkait pembentukan koalisi permanen. Menurutnya, usulan dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia itu tidak sesuai dengan realita politik.
“Usulan seperti ini mengada-ada, tidak sesuai dengan realita politik, cenderung lebih bersifat kepentingan pribadi. Enggak ada urgensinya,” kata Andreas, Selasa (9/12).
Dalam sistem presidensial di Indonesia, kata Andreas, tidak mengenal konsep koalisi permanen.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap
Koalisi permanen dinilainya relevan terhadap negara yang pemerintahannya menerapkan sistem parlementer.
"Koalisi itu hanya ada dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial yang ada adalah kerja sama antarpartai untuk mendukung pemerintahan presiden yang memenangkan pilpres. Artinya, partai berada di kabinet atau di luar kabinet," ujar Andreas.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa platform pemerintahan di Indonesia mengikuti gagasan yang disusun dan dikampanyekan oleh presiden.
"Platform pemerintahan adalah platform politik yang sudah disusun dan dikampanyekan presiden, bukan platform politik partai-partai yang menterinya ikut di kabinet," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.
Bahlil Usul Koalisi Permanen Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengusulkan terbentuknya koalisi permanen untuk mewujudkan stabilitas politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
"Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen," ujar Bahlil dalam sambutannya.
"Jangan koalisi on-off, on-off. Jangan koalisi in-out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang," sambungnya.
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Menurut Bahlil, Indonesia sudah harus memiliki prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar. Bahlil menegaskan, baik penderitaan maupun kegembiraan harus dirasakan bersama-sama. "Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng," tegas Bahlil. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan salah satu keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
Munas tersebut memutuskan agar Partai Golkar sepenuhnya mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menyampaikan, Partai Golkar merasa nyaman bekerja di dalam pemerintahan Prabowo. "Tidak terasa sudah selama satu tahun Bapak Presiden memimpin negara ini. Sudah banyak program yang sudah tereksekusi, maupun yang akan dieksekusi. Program-program pro rakyat," ujar Bahlil.
