Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Anggota Komisi ll DPR RI, Komarudin Watubun, menegaskan bahwa kerusakan alam yang berujung pada bencana banjir berulang di Indonesia tidak lepas dari banyaknya tangan tidak bertanggung jawab yang terus mengeksploitasi lingkungan tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Ia menyatakan bahwa persoalan ini harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah maupun masyarakat agar tidak lagi mengabaikan keseimbangan alam.
“Begitu kebijakan negara sudah masuk di satu wilayah maka rusak sudah tempat tersebut. Saya kira ini bagus juga supaya Pak Prabowo ada perhatian karena setiap ada musim hujan kita ulang lagi kejadian yang sama. Termasuk di Papua Selatan ini juga saya sudah cek. Yang bikin rusak negara itu kita sendiri. Seperti di pulau Kei itu pulau kecil digali sampai rata. Jadi di satu sisi gembar gemborkan soal proyek besar seolah-olah proyek itu jadi semua dan orang Indonesia sejahtera, di sisi lain mengorbankan banyak hal sehingga harus dikerjakan dengan penuh hati-hati,” kata Komarudin, dikutip Selasa (2/12/2025).
Komarudin menjelaskan bahwa Indonesia hampir setiap tahun menghadapi musibah banjir di berbagai daerah. Namun, kondisi tersebut tidak pernah benar-benar menjadi momentum introspeksi bagi pihak-pihak yang merusak lingkungan. Ia menyoroti kerakusan sejumlah oknum dalam melakukan kegiatan tambang dan penebangan pohon untuk kepentingan ekonomi tanpa melihat dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.
Baginya, kegiatan tersebut justru menyebabkan rakyat yang seharusnya sejahtera malah kembali menderita akibat banjir dan tanah longsor.
Menurutnya, fenomena “telmi” atau telat berpikir menjadi gambaran bagaimana bangsa ini sering gagal menyadari bahwa kerusakan besar justru dipicu oleh kebijakan negara yang membuka ruang bagi eksploitasi berlebihan. Ia meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam penyusunan dan penerapan kebijakan pembangunan, terutama yang bersentuhan langsung dengan alam dan ruang hidup masyarakat.
Lebih jauh, Komarudin menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap rencana pembangunan berskala besar, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menyebut proyek-proyek besar tidak boleh dibuat tanpa mempertimbangkan warga yang terdampak langsung.
“Jangan bikin proyek aneh-aneh tapi rakyat yang tergusur dari sini. Pertanyaannya rakyat terlibat atau tidak,” imbuh Komarudin.
Ia menyoroti bahwa berbagai proyek pemerintah yang digembar-gemborkan sebagai solusi untuk kesejahteraan sering kali mengorbankan lingkungan dan ruang hidup publik. Padahal, tanpa pengelolaan lingkungan yang baik, seluruh proyek pembangunan justru bisa menjadi penyebab bencana berikutnya.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah melakukan evaluasi mendalam sebelum melanjutkan proyek apa pun yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis.
Komarudin menegaskan bahwa perlindungan alam tidak bisa hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Ia menilai pemerintah harus memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan menjadi bagian integral dari setiap kebijakan strategis. Selain itu, ia mendorong adanya kesadaran kolektif untuk menjaga alam, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat secara umum.
Menurutnya, kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Pulau Kei, hutan Papua Selatan, dan wilayah lain di Indonesia adalah bukti nyata bahwa eksploitasi alam secara serampangan harus dihentikan. Ia menambahkan bahwa pembangunan nasional harus dilakukan dengan hati-hati, tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan demi keuntungan jangka pendek.
Dengan situasi banjir yang terus berulang dari tahun ke tahun, Komarudin berharap pemerintah pusat dan daerah benar-benar mengambil langkah serius untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. Ia juga berharap agar Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap pola pembangunan yang selama ini berjalan, terutama yang berpotensi memperparah kerusakan alam.
