Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, melontarkan kritik keras terhadap postur Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 milik Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Ia menilai alokasi anggaran kedua kementerian tersebut melenceng dari amanat Presiden karena mayoritas dana habis tersedot untuk Dukungan Manajemen (Dukman) yang berisi gaji dan biaya operasional birokrasi.
Putra menyoroti postur anggaran Kemenekraf tahun 2027 di mana porsi Dukman mencapai 77,2 persen. Kondisi ini dinilai ironis mengingat Kemenekraf kerap menggaungkan tagline sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Kalau kita bicara tentang tagline-nya mesin pertumbuhan, bagaimana kita bisa mengandalkan mesin pertumbuhan ini kalau program dan anggaran yang ada hanya bisa dilakukan untuk memanaskan mesin saja? Mau jalan juga tidak bisa," tegas Putra dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI.
Ia juga mempertanyakan letak keberpihakan kementerian terhadap rakyat, mengingat pada tahun berjalan porsi operasional bahkan menyentuh 84,8 persen.
Terkait usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kemenekraf sebesar Rp1,73 triliun yang mayoritas diperuntukkan bagi Aktivasi Desa Kreatif dan Creative Hub, Putra menyatakan DPR secara prinsip mendukung. Namun, ia mewanti-wanti agar program fisik tersebut dikawal ketat. "Apakah creative hub dan aktivasi desa kreatif ini betul-betul mengena kepada masyarakat langsung, kepada pelaku ekraf di tataran mikro dan kecil? Ini yang perlu kita kaji bersama," ujarnya.
Kritik tajam juga diarahkan kepada Kemenperin. Putra mempertanyakan hilangnya program insentif produksi 1 juta motor listrik dalam negeri dari paparan kementerian. Selain itu, alokasi khusus untuk hilirisasi dinilai sangat timpang dibandingkan pidato kenegaraan Presiden.
Baca: Kisah Keluarga Ganjar Pranowo Jadi Inspiratif Banyak Pihak
"Anggaran hilirisasinya yang dialokasikan kecil sekali, hanya Rp42,7 miliar. Padahal (Presiden) menyampaikan bahwa hilirisasi tidak boleh sekadar jadi program di atas kertas, manfaatnya harus sudah dirasakan rakyat," cecar Putra.
Sama halnya dengan Kemenekraf, postur anggaran Kemenperin pada 2027 juga didominasi oleh beban birokrasi. Putra mencatat Dukman Kemenperin mencapai 73,19 persen, sehingga hanya menyisakan sekitar 26 persen untuk program riil.
"Dari pagi sampai sore ini kita bicaranya dukungan manajemen semuanya. Empat mitra kita bicara tentang gaji dan operasional. Setiap rupiah seharusnya menjadi harapan nyata bagi rakyat," pungkasnya.
