Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani menilai bahwa perlu ada pertimbangan matang sebelum merealisasikan program yang dipastikan membutuhkan anggaran besar, sehingga urgensinya harus benar-benar diperhatikan.
"Bukan sekadar sombong-sombongan, tapi kan tujuan utamanya pasti untuk mengurai kemacetan yang ada. Apakah saat ini masyarakat lebih suka moda angkutan umum daripada kendaraan pribadi," tanyanya, Jumat (19/7).
Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) tersebut mempertanyakan kesiapan masyarakat Samarinda untuk beralih ke angkutan umum. Karena harus dilihat latar belakangnya, terkait pola pikir masyarakat.
Dia mencontohkan dari pertemuan dengan mahasiswa yang membahas soal ini, dari beberapa pertanyaan yang dilayangkan, menunjukkan animo mahasiswa terhadap transportasi publik masih minim. “Mereka lebih memilih motor pribadi daripada bus,” sebutnya.
Hal ini menjadi indikator bahwa perlu adanya kajian mendalam terkait kebutuhan dan kesiapan masyarakat. "Harusnya ini dilihat dulu, apakah sudah memenuhi syarat kebutuhan di Kota Samarinda. Karena budayanya belum terbangun," tegasnya.
Selain itu, Angkasa juga mempertanyakan biaya operasional bus listrik dan solar yang diusulkan Pemkot. "Karena pemerintah harus mensubsidi tiap tahun kurang sebagaimana yang diperlukan," jelasnya.
Mengingat dari kajian yang dilakukan dishub biaya operasional untuk skema investasi pemerintah pada tahap awal pada moda bus listrik diperlukan Rp 101 miliar, sedangkan bus konvensional Rp 60 miliar. Sementara untuk skema buy the service (BTS) dengan moda bus listrik diperlukan sekitar Rp 34 miliar dan bus konvensional Rp 28 miliar.
Tidak hanya itu, Angkasa juga menyoroti potensi penyempitan jalan akibat penggunaan bus. Begitu juga penempatan fasilitas pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) maupun halte di tengah kondisi jalan yang tidak begitu lebar.
"Kami tidak terlalu optimis, jujur saja karena budaya masyarakat belum terbangun. Mungkin di awal masyarakat akan tertarik untuk mencoba, tapi selanjutnya khawatir masyarakat tidak berkenan lagi," tambahnya.
Meski demikian, Angkasa tetap mendukung upaya Pemkot untuk mengurai kemacetan. Sehingga sebagai legislatif, pihaknya perlu memberikan rambu-rambu supaya tidak akan berdampak buruk terhadap keuangan daerah.
"Karena lumayan anggarannya, karena kalau pakai biaya murni kan masyarakat pasti tidak akan sanggup karena mahal,” tambahnya.
