Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak meminta tiga institusi pemerintah untuk menegur sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sering bolos, tidak menghadiri rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta.
Kedatangan Anies selalu diwakilkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Baca: Sebut JIS Mahakarya, Anies Fokus Kampanye Pilpres 2024
“Sebaiknya Kemendagri, BPK dan KPK juga menegur Gubernur yang tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD,” kata Gilbert, Rabu (4/5).
Gilbert menilai sebagai mitra kerja harusnya Anies mendatangi rapat-rapat paripurna yang digelar DPRD DKI Jakarta.
Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipakai Pemprov DKI Jakarta merupakan hasil persetujuan dan pengesahan DPRD DKI Jakarta.
“Seperti rapat dengan DPRD yang tidak dihadiri, termasuk laporan keterangan pertanggungjawaban (gubernur tahun 2021),” ujar Gilbert dari Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.
Menurutnya, sikap Anies yang kurang elok lainnya adalah menghapus program OK OCE Wakil Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Sandiaga Uno.
Saat mereka berdua berkampanye, sebagian besar dananya dibiayai oleh Sandiaga.
Baca: Wabup Asmat Minta Pemprov Lebih Terbuka Soal Dana Otsus
“Selain itu ada narasi yang menyerang pemerintah pusat saat awal pandemi Covid, dan hal lain yang kurang etis,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sering absen saat agenda rapat paripurna (rapur) di DPRD DKI Jakarta.
Politisi dari Fraksi Golkar itu meminta kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria untuk mengingatkan Anies agar hadir dalam setiap acara rapur. Dilansir tribunmanado.co.id
