Asmat, Gesuri.id - Wakil Bupati (Wabup) Asmat Thomas Eppe Safanpo meminta agar Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat lebih terbuka dalam menyampaikan data apa saja mengenai manfaat dari dana Otsus dan digunakan untuk apa saja.
Sebab, lanjutnya, jika ada penolakan dari penerima dana otsus jelas tidak fair dan salah.
Baca: Sebut JIS Mahakarya, Anies Fokus Kampanye Pilpres 2024
"Sayangnya berbagai kelebihan dana Otsus selama ini tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi," ujar Politisi PDI Perjuangan itu, Selasa (3/5).
Ia mencontohkan banyak mahasiswa Papua mendapatkan beasiswa belajar dari dana Otsus.
Kemudian, ujarnya, pemuda Papua yang berhasil masuk dinas kepolisian juga tentara, dari sisi biaya pendidikan itu dari dana Otsus.
Bahkan, berbagai lembaga adat dan lembaga keagamaan di Papua pun menikmati dana Otsus.
Namun meski masih ada kekurangan, menurut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asmat itu, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas seperti aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Hal itu menjadi bukti bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar," ungkapnya.
Terkait keberhasilan Otsus di Papua, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM) mengatakan Otsus sangat membantu.
"Saya orang yang melawan, dan yang mengusir, apabila ada yang mengadakan rapat untuk menolak Otsus, sehingga di Kota Jayapura tidak ada yang menolak, karena mereka ini yang notabennya menolak Otsus, berseberangan dengan NKRI dan ingin meminta merdeka," kata BTM.
Lebih lanjut, Benhur kembali menegaskan, bahwa Papua sudah sah masuk pangkuan NKRI sejak 1 Mei 1969 silam, dan tak boleh diputarbalikkan oleh siapapun.
Baca: Hubungan Luhut Binsar Dengan PT Mayora Harus Dicek Cermat
Lelaki asli Port Numbay itu mendesak agar pemekaran Papua harus dilakukan, serta pihaknya mendukung penuh pembentukan 3 provinsi, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
"Rencana pemekaran segera lanjutkan, dan jangan mendengar orang-orang yang menolak pemekaran, karena mereka tidak pernah meminta pendapat Wali Kota Jayapura," tegasnya kembali. Dilansir dari tribunpapuacom.
