Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Perternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, serta Direktur Umum Perum Bulog dan Direktur Utama BUMN Klaster Pangan, baru-baru ini.
Agenda utama RDP adalah membahas ketersediaan pangan nasional, khususnya terkait rencana impor beras.
Pada kesempatan itu, Ansy mempertanyakan rencana impor beras kepada Kementan.
Baca: Ganjar Minta Perhitungkan Dengan Matang Rencana Impor Beras
"Apa yang dilakukan Kementan untuk menentang kebijakan impor di tengah produktivitas beras yang tinggi?" tegas Ansy.
Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada 2021.
Impor tersebut dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk menambah cadangan beras tahun 2021. Menurut Kementerian Koordinator Perekonomian, alasan pendukung impor adalah menjaga ketersediaan beras dengan stok 1 juta -1,5 juta ton.
Karena cadangan beras yang dimiliki pemerintah RI rata-rata 340 ribu ton, masih jauh dari rekomendasi Organisasi Pangan dan Pertanian (Food Agriculture Organization) yakni sebanyak 1,1-1,8 juta ton.
Artinya, rujukan impor pemerintah berdasarkan data cadangan beras dan rekomendasi hitung dari FAO.
"Namun, rujukan data di atas sangat kontradiktif dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ada potensi peningkatan produksi padi pada tahun 2021," ungkap Ansy.
Menurut BPS, lanjut Ansy, potensi produksi padi subround Januari hingga April 2021 sebesar 25,37 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround yang sama pada 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.
Dalam paparan Kementan, perkiraan ketersediaan beras dari Januari – Mei 2021 sebesar 24,901 juta ton. Sementara, perkiraan kebutuhan sebesar 12,336 juta ton, sehingga terjadi surplus beras sebesar 12,565 juta ton.
"Artinya, data BPS dan Kementan menunjukkan produktivitas beras kita mencukupi (surplus) sehingga tidak perlu mengimpor," ungkap Ansy.
Hal itu, ujar Ansy, sangat ironis. Sebab ada rencana impor beras sementara produktivitas dalam negeri meningkat.
"Karena itu, saya dengan tegas meminta Kementan agar gigih bertarung dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk meyakinkan pemangku kebijakan sehingga tidak melakukan impor di tengah produktivitas yang menanjak," tegas Ansy.
Kementan, sambung Ansy, harus berani membangun-memerjuangkan "narasi tandingan" terhadap kebijakan impor, yakni memerjuangkan kedaulatan pangan, utamakan produk dalam negeri, dan melindungi petani.
Baca: Impor Beras? Repdem Minta Jokowi Evaluasi Mendag dan Mentan
"Bung Karno pernah berujar: 'Jangan biarkan selera ujung lidahmu dijajah asing!' Impor di tengah produktivitas pangan, jelas membunuh petani, melemahkan semangat mereka untuk menanam," tegas Politisi PDI Perjuangan itu.
Faktanya, ujar Ansy, baru muncul wacana impor beras, harga gabah petani sudah anjlok. Apalagi kebijakan impor dilakukan.
"Pengutamaan produksi dalam negeri demi kedaulatan pangan adalah ideologi pangan bangsa yang dijamin konstitusi," tegas Ansy.
