Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan sampah.
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak boleh terus-menerus terjebak dalam kajian dan perencanaan, tetapi harus diarahkan pada sistem yang mampu memberikan nilai ekonomi serta manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ahok saat menjadi pembicara dalam talkshow bertajuk "Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah" pada rangkaian Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema "Merawat Pertiwi" di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Ahok menilai, pemerintah daerah perlu segera menjalankan berbagai langkah pengelolaan sampah yang telah terbukti berhasil. Ia mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan program, selama langkah yang diambil memiliki perencanaan dan tujuan yang jelas.
"Saya rasa terbaik rumah seperti ini. Tapi ada beberapa persaingan yang harus dimulai untuk keempat daerah yang belum memulai. Contoh yang telah berhasil," ujarnya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Menurut Ahok, salah satu aspek penting dalam pengelolaan sampah adalah memastikan adanya sistem kerja yang jelas, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pemasaran hasil pengolahan. Dengan demikian, sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
"Kepulangan itu energi. Kepulangan itu uang," tuturnya.
Ia juga menyoroti besarnya potensi sampah organik di Indonesia yang dapat dimanfaatkan apabila masyarakat terbiasa melakukan pemilahan sejak dari rumah. Sampah sisa makanan, menurutnya, seharusnya tidak langsung dibuang karena masih memiliki potensi untuk diolah menjadi produk yang bernilai.
"Kita bicara soal sampah di Indonesia itu, kesulitan kita mau ke energi atau ke mana, itu adalah organiknya itu mungkin bisa sampai 60% ya," kata Ahok.
Ia menambahkan, kebiasaan masyarakat membuang sisa makanan tanpa memilahnya membuat potensi ekonomi dari sampah organik belum dimanfaatkan secara optimal.
"Nah, ini nggak terbiasa kita. Pas kita langsung remeh-remeh, kita buang. Pas itu duit itu sebetulnya," lanjutnya.
Ahok juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak sembarangan membeli mesin pengolahan sampah yang membutuhkan investasi besar. Menurutnya, setiap teknologi harus disesuaikan dengan karakteristik sampah, kapasitas produksi, serta perhitungan keekonomian agar investasi yang dikeluarkan tidak berakhir sia-sia.
Ia mencontohkan, tidak semua jenis sampah dapat diolah secara ekonomis di tingkat lingkungan atau permukiman. Untuk jenis sampah tertentu, pemerintah daerah perlu menjajaki kerja sama dengan pabrik atau kawasan industri yang memiliki fasilitas pengolahan memadai.
"Kalau mungkin berdasarkan ini, sampai saat ini, kalau mau dipaksa kalau olah, ada mesin yang mahal yang dikampung. Kita nggak ketemu angka ekonomisnya," ungkapnya.
Karena itu, Ahok menekankan pentingnya regulasi yang mendukung keterlibatan sektor industri dalam pengolahan sampah. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menyusun peraturan daerah (Perda) yang memberikan kepastian hukum bagi kawasan industri dan perusahaan untuk mengolah sampah.
Ia menilai, regulasi tidak seharusnya justru menghambat pembangunan fasilitas pengolahan sampah. Sebaliknya, aturan harus memberikan ruang bagi industri untuk terlibat dalam menyelesaikan persoalan sampah, termasuk menerima sampah yang belum dapat diolah secara ekonomis oleh pemerintah daerah.
"PERDA semua akurat dibuat untuk kepentingan kita. Jadi regulasi kepada itu lah. Harus berpikirkan semua kawasan industri itu kalau kita mau buat PERDA itu harus berapa luar biasa itu? Buat PERDA nya jelas bahwa dia juga boleh mengolah sampah," tegasnya.
Selain pengolahan sampah, Ahok turut menyoroti pentingnya mengurangi sampah makanan melalui pengembangan food bank atau bank pangan. Menurutnya, sisa makanan dari hotel dan restoran yang masih layak dikonsumsi berpotensi disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan regulasi dan tanggung jawab hukum perlu diperjelas agar pelaku usaha tidak khawatir menghadapi persoalan hukum apabila makanan yang disumbangkan menimbulkan masalah kesehatan.
"Jadi kalau ada sisa hotel dan restoran, happy-happy aja. Itu kan regulasinya," ujarnya.
Ahok juga mengusulkan agar sekolah kejuruan (SMK) dapat dilibatkan dalam pengolahan dan pemanfaatan bahan pangan yang masih layak. Selain membantu mengurangi limbah makanan, program tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran keterampilan memasak bagi para siswa sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan makanan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahok turut mengingatkan agar pemerintah daerah belajar dari pengalaman sebelumnya sebelum memutuskan investasi teknologi pengolahan sampah. Ia menegaskan bahwa tidak semua program harus meniru daerah lain karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda.
"Kita semua tuh gak ada yang super baik. Kita semua, kita gak ada contoh," katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak melakukan evaluasi secara terbuka terhadap program yang sudah berjalan, termasuk penggunaan anggaran dan efektivitas teknologi yang dibeli.
"Jadi kita maksudnya jadikan ini, bukan berarti beliau gagal. Kita semua tuh gak ada yang super baik. Kita semua, kita gak ada contoh. Belajar masjid melompat. Dan dia ini gak ada contoh. Jadi artinya apa? Jangan kalian ngulang kesan yang sama," ujarnya.
Ahok juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dalam menjalankan program pengelolaan sampah. Menurutnya, besarnya anggaran dan investasi yang dialokasikan harus diikuti transparansi serta pertanggungjawaban yang jelas.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Ia mengingatkan agar program yang didorong melalui DPP PDI Perjuangan tidak justru menjadi celah penyalahgunaan anggaran. Seluruh kepala daerah dan kader yang terlibat diminta menjaga integritas dalam menjalankan program tersebut.
"Tidak, itu betul. Jadi saya harap semuanya yang ada di rangkul, itu adalah standar Kepala Daerah. Bahkan kalau kita bukan Kepala Daerah pun, kita punya DPP saya harap kan ini ini menjadi suara fraksi kita," tuturnya.
Lebih lanjut, Ahok mendorong agar pengelolaan sampah juga didukung sistem digital yang terintegrasi. Menurutnya, penggunaan aplikasi bersama dapat memudahkan pemerintah daerah dalam memantau pelaksanaan program sekaligus menghindari pemborosan anggaran akibat pembangunan aplikasi yang berulang.
Ia berharap berbagai inovasi digital yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh daerah lain sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun sistem serupa dari awal.
"Nah ini yang mau kita lakukan. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadiran Bapak-Ibu ya. Saya semua penuh mengwakili DPP. Kita ingin hasil ini tidak segera begitu saja Pak," pungkasnya.
