Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Suwendra, memberikan tanggapan tegas terkait ancaman krisis pangan dan potensi lonjakan harga akibat mundurnya musim tanam tahun ini.
Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino menyebabkan musim hujan bergeser dan mundur dari jadwal biasanya.
“Apabila musim tanam mundur, otomatis panennya pun akan mundur. Padahal pada medio Maret-April kita akan memasuki momen Lebaran Idulfitri, di mana permintaan masyarakat akan kebutuhan pangan dipastikan meningkat tajam. Kami mengkhawatirkan kondisi ini akan memicu lonjakan harga di tingkat konsumen jika tidak diantisipasi dari sekarang,” ujar Suwendra, Jumat (9/10/2026).
Suwendra menilai mundurnya musim hujan berdampak langsung pada pergeseran musim tanam padi pangan yang seharusnya dimulai pada periode Oktober–Desember. Pergeseran jadwal tanam tersebut secara otomatis akan menyebabkan mundurnya musim panen raya yang semula diproyeksikan terjadi pada Februari–Maret.
Menurut Suwendra, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan stok beras cadangan yang tersimpan di gudang-gudang Bulog. Apalagi dalam konsep swasembada pangan, Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan beras impor dari luar negeri dan mengandalkan hasil panen dalam negeri. Jika pergeseran musim tanam ini tidak diantisipasi sejak dini, stok beras di gudang Bulog dikhawatirkan akan cepat terkuras dan berdampak serius pada stabilitas harga.
Suwendra mendesak agar pemerintah segera mengambil tindakan cepat dan tidak hanya menunggu situasi memburuk. Ia menegaskan bahwa langkah antisipasi tidak boleh berhenti pada program pembagian bibit, penentuan kalender tanam, perbaikan saluran irigasi, maupun pompanisasi semata.
“Negara harus segera bertindak cepat dan melakukan mitigasi secara detail. Jangan hanya membagikan bantuan pompa, tetapi pastikan ketersediaan airnya. Percuma ada bantuan pompa di lapangan kalau sumber airnya tidak ada, apa yang mau dialirkan?” tegasnya.
Selain itu, Suwendra juga menyoroti kondisi infrastruktur penampung air nasional yang dinilainya memprihatinkan. Mayoritas bendungan di Indonesia dibangun sudah sejak lama dan kini mengalami penurunan kapasitas daya tampung akibat akumulasi endapan lumpur serta sedimentasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan volume air yang tersimpan di bendungan sangat sedikit saat musim kemarau, padahal tanaman pangan sangat membutuhkan pasokan air yang memadai.
Ia mengingatkan agar pemerintah menjadikan pengalaman ini sebagai evaluasi penting untuk mitigasi dan pemetaan penanganan di tahun-tahun mendatang. Pemerintah diminta tidak memaksakan petani menanam padi di wilayah yang tidak memiliki kecukupan pasokan air.
“Jangan sampai kita memaksakan petani menanam tanpa kepastian air hanya karena diberi bantuan bibit. Jika terjadi gagal panen, kerugian besar akan ditanggung oleh petani, dan negara pun ikut rugi karena anggaran bantuan menjadi tidak berguna. Negara harus hadir bukan setelah terjadi kelangkaan dan krisis, tetapi melakukan pemetaan dan solusi cepat agar kontinuitas produksi pangan tetap berjalan meskipun dalam situasi cuaca ekstrem,” pungkas Suwendra.
