Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Aria Bima mengatakan demokrasi hanya bisa berdiri tegak jika tafsir konstitusi berpihak pada suara rakyat.
Karena itu, lanjutnya, sinkronisasi aturan pemilu menjadi penting agar pilihan rakyat tidak kembali ditentukan oleh elite.
"Kodifikasi bukan hanya teknis legislasi, tetapi cara memastikan suara rakyat tetap menjadi kompas utama arah bangsa," ujarnya, dikutip Selasa (2/12).
Aria Bima juga menekankan negara memiliki kewajiban memastikan setiap suara rakyat tidak hilang di tengah proses pemilu.
“Keinginan negara suara yang diberikan benar-benar sampai tujuan, dan pada titik inilah negara perlu menunjukkan kehadirannya. Bagi Komisi II DPR RI, kodifikasi bukan sekadar kerja legislasi. Ini adalah kerja meragap kepercayaan publik,” ucapnya.
Ia menuturkan bahwa aturan pemilu harus disusun dengan pendekatan yang berpihak pada pemahaman masyarakat.
“Di dalamnya ada tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tidak hilangkan sentuhannya kepada masyarakat. Aturan yang baik bukan hanya berlaku, aturan yang baik juga dapat dipahami, diawasi, dan dirasakan keadilannya oleh rakyat sebagai pemilik suara,” jelasnya.
Aria Bima menambahkan bahwa proses penyusunan kerangka hukum kepemiluan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Dalam proses ini, kami mendengarkan, kami menyerah pandangan penyelenggara pemilu, akademisi, organisasi marakat sibil, dan terutama warga yang setiap 5 tahun menyerahkan mandatnya,” tuturnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat bertumbuh jika rakyat merasa menjadi bagian dari proses, bukan sekadar pelengkap prosedur.
“Kami sadar betul bahwa demokrasi hanya tumbuh bila rakyat merasa menjadi bagian dari proses, bukan sekadar objek prosedur,” pungkasnya.
