Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. Wayan Sudirta, menilai gebrakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di bidang hukum mendapatkan persepsi positif dari masyarakat.
“Maka penegakan hukum harus adil dan berpihak pada rakyat kecil serta berkeadilan sosial,” kata Dr. Wayan Sudirta, Kamis (23/10).
Sudirta menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berupaya mengubah inefektivitas sistem hukum yang selama ini berjalan. Menurutnya, meski belum sempurna menutup seluruh celah, sejumlah program telah menunjukkan hasil positif. Salah satu indikatornya ialah meningkatnya persepsi publik terhadap kinerja hukum nasional.
“Dalam beberapa survei nasional, terlihat adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam pembangunan sistem hukum dan penegakan hukum,” ujar Sudirta.
Ia memaparkan, hasil survei Litbang Kompas pada awal 2025 mencatat 72,1% responden merasa puas terhadap kinerja bidang hukum dan penegakan hukum, terutama dalam 100 hari pertama pemerintahan.
Sementara itu, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada akhir Januari 2025 menunjukkan 41,6% masyarakat menilai penegakan hukum sudah baik atau sangat baik.
Menurut Sudirta, meskipun angka ini belum mayoritas, tren kenaikan tersebut mencerminkan adanya harapan baru masyarakat terhadap perbaikan sistem hukum yang selama ini dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Pemerintah, lanjutnya, juga menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian keuangan negara. Survei Litbang Kompas pertengahan 2025 menunjukkan 73,6% publik merasa puas terhadap kinerja pemerintah dalam menangani korupsi.
Ia menilai penindakan kasus, kerja sama antar lembaga, serta peningkatan *asset recovery* menunjukkan hasil nyata.
Kinerja Kejaksaan Agung pun menjadi sorotan positif, dengan capaian signifikan di lini penuntutan dan eksekusi.
“Data ini menunjukkan tingginya intensitas kerja di lini penuntutan dan eksekusi hukum. Demikian pula dengan Polri yang juga menunjukkan peningkatan, meskipun menghadapi fluktuasi citra Polri pascademo Agustus 2025,” ujar Wakil Kepala Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan ini.
Sudirta mengungkapkan bahwa Polri juga menunjukkan responsivitas tinggi, meski masih menghadapi berbagai tantangan. Sepanjang 2025, Polri menangani 23.456 perkara dengan nilai penyitaan Rp 6,97 triliun. Dalam pemberantasan judi online, Polri menindak 1.297 perkara dengan barang bukti mencapai Rp 922,53 miliar, serta berhasil mengidentifikasi 325 kampung narkoba.
Politisi asal Bali yang juga pengajar di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa itu menambahkan, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penerapan ŕprinsip keadilan restoratif yang berpihak pada rakyat kecil dan kesejahteraan sosial. Langkah-langkah tersebut, kata dia, memberi sinyal keterbukaan, transparansi, dan peningkatan profesionalitas aparat hukum.
“**Komitmen penegakan hukum dan ekonomi menembus batas pengaruh, kekuasaan, dan koneksi bisnis,” ujar Sudirta.
Ia menilai, gebrakan Presiden Prabowo juga terlihat dari ketegasannya yang tidak melindungi kabinet sendiri, seperti pada kasus OTT terhadap Wamenaker beberapa waktu lalu.
Sudirta mencontohkan pula kinerja Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara pada kasus Crude Palm Oil (CPO) yang mencapai Rp 13 triliun, serta pengawalan hukum terhadap program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan nasional, agar tidak ada celah korupsi.
“Presiden juga beri sinyal tidak ada pandang bulu untuk para mafia tambang, sumber bahan pokok, hingga pertanahan,” pungkasnya.
