Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi lI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menyoroti keputusan pemerintah yang menurunkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026.
Ia menekankan arah pembangunan daerah sangat bergantung pada keadilan negara dalam mengalirkan dana ke tingkat paling bawah.
“Kawan-kawan dan saudara-saudaraku sekalian, sejarah pembangunan daerah selalu bergantung pada satu hal. Seberapa adil negara mengalirkan dana ke rakyat di akar rumput. Karena pada akhirnya, angka-angka dalam keuangan negara itu ibarat denyut nadi. Jika alirannya terlalu lemah, tubuh bangsa bisa goyah. Jika berlebihan, di satu sisi bisa menimbulkan beban,” kata Aria Bima, dikutip pada Jumat (24/10/2025).
Ia mengajak publik mencermati keputusan pemerintah terkait kebijakan fiskal tahun depan.
“Dan kali ini, ada sebuah keputusan anggaran yang perlu kita cermati bersama. Saat Presiden membacakan nota keuangan pada sidang paripurna DPR pada tanggal 15 Agustus 2025, kita mendengarkan bahwa transfer ke daerah atau TKD untuk tahun 2026 hanya Rp650 triliun. Angka ini turun jauh dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun. Pertanyaan pun muncul, kenapa bisa begitu?” ucapnya.
Menurutnya, keputusan tersebut tentu berlandaskan pada kebijakan fiskal nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Di balik keputusan itu, ada dasar yang tidak bisa dipantah. Pengelolaan keuangan negara memang adalah hak prerogatif Presiden. Arah kebijakan ada di pusat. Dan keputusan ini adalah cermin dari prioritas yang dipilih negara,” jelas Aria Bima.
Namun, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang masih terjadi di daerah, terutama dalam pengelolaan dana publik.
“Namun kita juga tidak bisa menutup mata. Ada juga luka yang masih mengangah di daerah, masih segar dalam ingatan kita. Baru bulan Agustus lalu, ketika dana alokasi khusus dari Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjadi harapan untuk pembangunan rumah sakit di Kolaka malah dikorupsi oleh Bupatinya sendiri. Sebuah ironi yang mengingatkan kita bahwa uang negara tidak selalu berlabuh di tempat yang benar,” tegasnya.
Aria Bima menegaskan, penyaluran dana ke daerah harus disertai dengan pengawasan yang ketat dan transparansi agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di akar rumput.
