Bogor, Gesuri.id - Di tengah kondisi pandemi yang belum usai, warga Kota Bogor dihadapkan pada kendala terkait fasilitas Kartu Indonesia Sehat-Penerima Bantuan Iuran (KIS – PBI).
Seorang warga Kota Bogor, tepatnya warga Babakanpasar, Kecamatan Bogor Tengah, bernama Nuryati mengaku kartu KIS-PBI yang dimilikinya dalam status tidak aktif.
“Kartunya (KIS-PBI,red) tidak aktif. Saya diarahkan ke kantor BPJS. Pas sudah sampai sana, hanya melayani yang mandiri. Saya ke kelurahan lagi, kemudian dikasih link buat cek status. Tapi pelayanan BPJS khususnya PBI sedang mengalami gangguan,” beber Nuryati.
Nuryati yang tengah hamil 5 bulan mengaku khawatir dengan kondisi seperti ini. Ia pun khawatir ketika masa persalinan nanti, kartu KIS-nya belum aktif sementara sistemnya belum selesai diperbaiki.
Baca: Atty Somaddikarya Bertekad Jegal Rentenir di Kabupaten Bogor
“Jadi saya mau urus-urus ini dari awal biar nggak ribet nantinya,” tukasnya.
Di usianya yang menginjak 41 tahun, ia merasa sangat rentan menghadapi proses persalinan.
“Ditambah yang dikhawatirkan di usia saya yang udah 40an rentan untuk melahirkan normal. Jadi kalau caesar saya ngga terlalu bingung soal biaya karena KIS-PBI-nya aktif,” ujar Nuryati.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Fahrudin mengatakan sistem untuk mengakses KIS-PBI sudah diganti dengan aplikasi lain.
“Aplikasinya saja yang diganti, yang lainnya tetap,” katanya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya pun meradang dan kesal dengan lemahnya pelayanan di bidang kesehatan.
“Ini sangat merugikan masyarakat, saat akan digunakan yang sifatnya darurat, kartu KIS-PBI-nya malah tidak aktif. Kalaupun aplikasinya diganti, kenapa tidak disosialisasikan?” ketus politisi PDI Perjuangan itu.
“Lalu kalau web service rusak, yang mau pakai kartu harus nunggu betul dulu? Mau sampai kapan? Ini menjadi kerugian bagi masyarakat peserta KIS-PBI,” imbuh dia.
Ia berpendapat seharusnya ada solusi ketika sistem mengalami gangguan. Sebab jangankan sekedar diaktifkan, peserta yang daftar baru saja tidak bisa dilayani.
Jika memang rusak, kata dia, harusnya ada solusi agar pelayanan tetap berjalan.
Apalagi dalam posisi sulit seperti sekarang harusnya memberi pelayanan yang mudah dan cepat.
Ia pun meminta segera diperbaiki segaala kerusakan yang ada.
Seharusnya, lanjut dia, apa yang sudah diberikan pemerintah dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat ketika dibutuhkan terlebih dalam sektor kesehatan.
Baca: Atty Perjuangkan Aspirasi Warga Suryakencana Soal Penataan
Atty juga heran lantaran adanya Kartu KIS-PBI milik warga yang tidak aktif.
“Biasanya yang nggak aktif yang mandiri karena ada tunggakan. Nah, kalau yang PBI tidak aktif lebih aneh lagi, seharusnya tidak ada alasan tidak aktif karena sudah dibayarkan dan dianggarkan setiap tahun oleh APBD,” jelasnya.
“Secara akal sehat kalau PBI tidak aktif apa kendalanya? Jadi pertanyaannya tidak bayarkan iurannya? Jika masyarakat peserta KIS-PBI dalam kondisi darurat di RS masa sih harus bayar dengan status pasien umum,” tambah dia.
Kata Atty, kejadian ini menunjukan bahwa Dinas terkait tidak peka dan bergerak cepat dalam melakukan perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Ini benar-benar sangat merugikan masyarakat dan menunjukan dinas terkait tidak peka pada persoalan ini tidak gercep (gerak cepat, red) melakukan perbaikan dan langkah-langka kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya.
