Jakarta, Gesuri.id — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebijakan Publik Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas menegaskan, perbaikan negara hanya dapat dicapai melalui reformasi birokrasi yang kokoh dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) periode 2022-2024 tersebut dalam paparannya pada Seminar Nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia "Antiklimaks Pemberantasan Korupsi dari Persoalan Norma hingga Dampak Ekologis: Korupsi dalam Bencana Alam yang digelar DPP PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (9/12).
Kegiatan ini dihadiri kader DPC, DPD, hingga anggota legislatif dari berbagai daerah, dan mahasiswa di Jakarta baik secara langsung maupun daring. Seminar dibuka oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan keynote speech oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo.
Anas menjelaskan, birokrasi merupakan “engine pembangunan” karena seluruh siklus perencanaan anggaran: mulai dari musrenbang desa hingga musrenbang nasional, bergantung pada kualitas tata kelola birokrasi. “Kalau birokrasi tidak dibenahi, maka mesin pembangunan tidak akan berjalan,” ujarnya.
Ia menyoroti ketidakmerataan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga distribusi bansos sebagai dampak dari birokrasi yang tidak efisien. Anas menegaskan bahwa tumpang tindih regulasi, proses bisnis berbelit, serta lemahnya sistem merit merupakan masalah fundamental yang harus diselesaikan segera.
Dalam pengalamannya memimpin KemenPAN-RB, Anas mengidentifikasi banyak proses administrasi yang tidak masuk akal. Ia menyebut contoh kenaikan pangkat ASN yang dulunya memakan 14 tahap kini bisa dipangkas menjadi 2 tahap dengan digitalisasi.
“Kalau prosesnya panjang, di situlah potensi permainan muncul,” katanya.
Anas menegaskan, digitalisasi birokrasi bukan sekadar membuat aplikasi, tetapi menciptakan interoperabilitas antar-sistem agar pelayanan publik efisien dan transparan. Ia mengingatkan bahwa banyak pemerintah daerah dan pusat justru menghasilkan ribuan aplikasi tidak terintegrasi.
Menurutnya, perbandingan dengan negara-negara maju menunjukkan bahwa negara dengan sistem digital yang kuat memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah dan pelayanan publik yang lebih unggul.
“Digitalisasi bukan tujuan, tapi alat untuk mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Anas meminta kader partai di daerah memahami urgensi reformasi birokrasi agar pengelolaan APBD lebih transparan dan terukur. “Kalau anggaran dikelola dengan baik, IPM naik, kemiskinan turun, dan rakyat merasakan hasilnya,” tegasnya.
